INDUSTRY.co.id - Jakarta, Lembaga survei asal negeri Paman Sam (Amerika Serikat-red) bernama Precision Public Policy Polling (PPPP) merilis hasil survei yang berasal dari wawancara langsung 3. 032 responden dari 800.091 TPS di 499 kabupaten / kota di 34 provinsi dengan hasil kecenderungan responden mengunggulkan Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi Jokovic Martinez dalam keterangannya persnya yang diterima redaksi pada selasa (9/4/2019). 

"Dari 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Indonesia dianggap dalam ancaman utang yang makin meningkat naik 69% menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," ujarnya.

Dalam survei juga disebutkan bahwa 54% resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi jadi presiden sebesar 37%, sementara 9 % responden tidak memberikan jawaban.

"Dari 54% responden menggap Joko Widodo tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean governmentdan masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengsn proyek proyek infrastruktur," tandasnya.

Dia melanjutkan, ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, 38% responden memiilih nama Joko Widodo.

"Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 40 % dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan," katanya.

Untuk diketahui, jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum.

Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret- 4 April 2019 dengan jumlah responden 3. 032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten / kota di 34 provinsi.

Wawancara dipilih secara acak dan dilakukan melalui telepon menggunakan profesional- staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon Precision Public Policy Polling di Jakarta.

Adapaun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78% pada tingkat kepercayaan 95%.

PPPP disebut memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.

Pada 2013, lembaga ini mulai merambah jajak pendapat publik tentang politik, menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR) dan survei online dan panggilan langsung ke telepon seluler jika sesuai untuk melakukan polling dengan cepat, hemat biaya, dan akurat pada berbagai masalah.