INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, mendirikan Sekolah Properti bagi Pengembang Perumahan (School of Property Developer/SPD) bersama Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama), Fakultas Teknik UGM, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (PUPR).

Ini merupakan salah satu upaya Bank BTN untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkecimpung di bidang properti melalui pelatihan dan pendidikan bagi para pengembang perumahan.

Sebelumnya, Bank BTN pada 16 Oktober 2014 telah mendirikan Housing Finance Center (HFC) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pengembangan berbagai produk properti.

Direktur Utama Bank BTN, Maryono, mengemukakan, dengan adanya SPD ini, maka para pengembang perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diharapkan dapat terakreditasi dan tersertifikasi oleh Kementerian PUPR dan sekaligus menjadi standar baru bagi pengembang yang akan membangun proyek perumahan subsidi.

“Itu perlu dilakukan untuk meningkatkan standar mutu rumah yang dibangun pengembang, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kualitas rumah yang dibangun pengembang dengan yang disyaratkan pemerintah,” ujar Maryono usai penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) Pengembangan SDM dan Riset di bidang Perumahan dengan Katsgama dan Fakultas Teknik UGM di Jakarta, Rabu (20/03/2019).

Maryono mengungkapkan, SPD adalah program persiapan sertifikasi bagi para pengembang yang akan membangun perumahan subsidi. Program pendidikan ini akan berlangsung selama satu bulan dengan metode pembelajaran meliputi : inclass learning, site visit, penyusunan proposal pembangunan proyek perumahan dan ujian sertifikasi  pembangunan proyek perumahan subsidi.

Sementara itu, HFC BTN adalah salah satu bentuk dukungan Bank BTN untuk meningkatkan pasokan rumah, dengan mendidik para calon pengembang baru di bidang perumahan yang akan membangun berbagai proyek perumahan yang sedang digulirkan pemerintah.

Menurut Maryono, jumlah developer di Indonesia hingga kini masih belum cukup dibanding backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta unit. Idealnya, pemerintah saat ini membutuhkan paling sedikit 2.000 pengembang perumahan per tahun untuk mengantisipasi hal ini.

“Asumsinya, setiap pengembang yang dapat membangun kurang lebih 400 unit rumah BTN berkomitmen tidak sekadar menambah jumlah pengembang properti lewat beragam produk pelatihan maupun pendampingan tapi juga meningkatkan kualitas pengembang perumahan khususnya di level pemula,” papar Maryono.

Karena itu, para pengembang tersebut harus memiliki kompetensi yang cukup dengan cara mengikuti program sertifikasi. Kementerian PUPR akan menerbitkan sertifikasi khusus developer di bidang perumahan.

Untuk memperlancar program sertifikasi tersebut, maka SPD yang melibatkan akademisi dan para ahli bidang properti dari Fakultas Teknik UGM dan Katsgama ini akan memberikan pelatihan dan literasi terkait bisnis properti.

Adapun materi pelatihan dan pendidikan yang akan diajarkan mengacu pada empat pilar dibidang properti yaitu perizinan/legalitas, pertanahan/lahan, pembiayaan/permodalan, dan keahlian properti. (Abraham Sihombing)