INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, untuk meningkatkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

“Itu dilakukan agar Bank BTN dapat berperan lebih besar lagi dalam membantu pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang kini mencapai sekitar 11 juta unit,” ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, dalam Rapat Kerja Bank BTN Tahun 2019 di Jakarta, Senin (28/01/2019).

Gatot mengemukakan, Kementerian BUMN akan terus mendukung Bank BTN untuk mengantisipasi backlog perumahan yang kini telah mencapai 11 juta unit dan ditambah dengan kebutuhan generasi milenial yang berjumlah 70 juta jiwa.

“Kondisi ini adalah pangsa pasar Bank BTN yang luar biasa. Untuk meningkatkan kapasitas sebesar dua hingga tiga kali lipat, Bank BTN kemungkinan akan menerbitkan obligasi Rp7 triliun. Hal itu hingga kini masih dipertimbangkan,” papar Gatot.

Gatot menambahkan, untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas Bank BTN lebih besar lagi sehingga perseroan dapat berlari kencang karena kecepatan ini yang penting. “Jaman disruption seperti ini, semua serba cepat, kalau tidak, bisa ketinggalan,” tukas Gatot.

Menurut Gatot, jika pembentukan holding perumahan yang merupakan pekerjaan rumah Kementrian BUMN dapat terlaksana dengan lancar, maka ekuitas Bank BTN dapat ditingkatkan. Namun perseroan harus tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mempersiapkan proses digitalisasi.

“Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia untuk melakukan aktivitas perbankan sehari-hari. Karena itu, digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.

Sementara itu Direktur Utama BTN, Maryono, mengungkapkan Bank BTN pada tahun ini optimistis dapat terus memacu kinerjanya di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan terus berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019.

Selain itu, Bank BTN juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71.

Maryono menjelaskan, untuk arah kebijakan tersebut telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang dipusatkan pada dominasi kredit perumahan pada segmen mass, pertumbuhan dana low cost dan utilisasi digital banking.

“Kami juga akan meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis prekreditan untuk persiapan implementasi PSAK 71 dan fokus pada perbaikan kualitas kredit,” ujar Maryono.

Maryono menjelaskan, untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan kompotensi.

“Hal itu untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar manajemen risiko pada proses bisnis agar meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkas Maryono. (Abraham Sihombing)