INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Koperasi di daerah-daerah, lembaga penjamin, BLUD dan lain-lain sepanjang tahun 2018. Kerjasama itu dilakukan untuk merealisasikan bahwa LPDB KUMKM harus menjadi lembaga yang inklusif.

"Tahun 2018 ini kita sudah melakukan MoU, PKS, dengan berbagai pihak, di 2019 nanti tinggal optimalisasi untuk implementasinya," kata Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM Iman Pribadi, di sela-sela acara Rapat Koordinasi dengan KPKNL terkait Penanganan Piutang Mitra LPDB KUMKM, di Semarang, Kamis (13/12/2018).

Ia mencontohkan, kerja sama dengan BLUD itu sudah sampai tahap pedoman kerja, sehingga penyaluran dana bergulir bisa dilakukan melalui BLUD. BLUD merupakan badan layanan umum daerah untuk  mengembangkan koperasi maupun UMKM.

"Kita mau bikin sistem itu seperti _franchise_. Konsepnya, LPDB KUMKM bukan hanya menerima data, tapi juga memantau sampai ke penerima dana bergulir sampai dengan end user," jelas Iman.

Karena untuk memajukan ekonomi nasional, yang harus merasakan adalah penerima dana bergulir. Untuk itu menurutnya, LPDB juga harus mempunyai _higher expertis_ di berbagai bidang, sehingga mengetahui detail usaha para mitra yang dikelola oleh koperasi dan UKM.

Ia mencontohkan, tentang perkebunan, nelayan, pertanian dan lain-lain. LPDB harus mengetahui detailnya tentang usaha itu, karena mereka yang menjadi penerima dana bergulir, sehingga mudah mengontrolnya.

"Kunci utamanya adalah _cleansing database_ terlebih dahulu, tidak hanya ke mitra, tapi pada penerima dana bergulir itu siapa, profilenya seperti apa. Itu semua berguna untuk pengembangan ekonomi nasional, yaitu sesuai dengan misi utamanya mengurangi pengangguran," pungkasnya.