INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin yang telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya. 

Tujuh pimpinan dimaksud adalah Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachtiar Ali, Wakil Ketua  Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung  Prasetyo, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto. 

Penghargaan juga diberikan kepada  Menteri  Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh  Wamenlu Abdurchaman Facher. Keduanya  telah mendorong pembangunan ZI menuju WBK/WBBM  di instansi yg dipimpinnya. 

Dalam arahannya, Wapres mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK danWBBM.  Kalla mengibaratkan WBK emas dengan  bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

"Tapi selain selain bersih, pelayanan  perlu juga  cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan," ujarnya dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Lebih lanjut, JK mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat. "Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat," ujarnya  seraya mengucapkan Selamat kepada para penerima penghargaan. 

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas , 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan. Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.