INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III Tahun 2018. Hal ini dalam rangka pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (Wisman) dan peningkatan realisasi investasi sektor pariwisata rahun 2019.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya secara resmi membuka Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 yang berlangsung di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Dalam sambutannya, Menpar Arief Yahya mengatakan, industri pariwisata ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa, serta dapat menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.

"Mulai tahun 2015, pariwisata masuk ke dalam sektor unggulan dan tahun 2019 kembali menjadi sektor unggukan dalan Rencana Kerja Pemerintah (RKM)," kata Menpar. 

Ditambahkan Menpar Arif Yahya, pihaknya telah menjanjikan kepada pemerintah di tahun 2019, sektor pariwisata dapat menghasilkan devisa terbesar dari seluruh sektor yaitu mencapai USD 20 miliar. 

Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata periode Januari-Juli 2018, sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar USD 9 juta, sedangkan bulan Juli 2018 menyumbang devisa sebesar USD 1,5 juta. 

"Kalau kita bisa mempertahankan USD 1,5 juta sampai enam bulan kedepan, maka totalnya menjadi USD 16,5 juta. Target kita di 2018 sebesar USD 17 juta, artinya masih kurang USD 500 ribu. Oleh karena itu, kita jangan sampai ngantuk untuk mengejar kekurangan tersebut agar tahun 2018 pariwisata akan menjadi sektor terbesar yang menghasilkan devisa dan menjadi yang terbaik," paparnya. 

Dijelaskan Menpar, dalam empat tahun terakhir pariwisata menghasilkan balance payment yang positif atau selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional (wisnas) yang berwisata ke luar negeri.

Untuk mendukung target 20 juta wisman tersebut, kata Menpar Arief Yahya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai ‘Bali Baru’.

Selama periode 2019 - 2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata yaitu 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

“Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018. Sampai tahun 2019 sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 Triliun," terang Menpar Arief. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata yakni kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP); kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019); serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata).

“Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” kata Arief Yahya.

Rakornas juga membahas dan me-launching program universal traveller protection yang berfungsi sebagai perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan (travelling) di Indonesia dengan asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat meng-cover sampai Rp320 triliun sampai tahun 2024 mendatang. 

Rakornas yang diikuti 600 peserta dari unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media (Pentahelix).

Bagi Pemerintah, Rakornas ini menjadi bukti kehadiran Pemerintah untuk para pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan kebijakan terkait investasi dan pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan usaha pariwasata seperti akan diterbitkannya peraturan terkait dengan KUR khusus pariwisata pada akhir September dan mendorong pengembangan homestay dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, rakornas ini dapat dijadikan sebagai momentum oleh pelaku usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Alternatif pembiayaan dimaksud berupa pembiayaan melalui lembaga pembiayaan pemerintah seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, PINA, dan LPDB maupun melalui pembiayaan swasta seperti Industri Keuangan Bank, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal.