ASPSI Desak Pemerintah Wajibkan IPS Dongkrak Kebutuhan Susu Dalam Negeri

Oleh : Ridwan | Senin, 13 Februari 2017 - 12:15 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Para peternak sapi perah mengapresiasi upaya pemerintah mengekspor susu sapi cair asal Indonesia.

Negara-negara ASEAN menjadi potensi pasar ekspor susu sapi perah. Sebab rata-rata negara di kawasan ASEAN tidak memiliki sentra produsen sapi perah.

"Peluang itu hanya dapat diraih jika pemerintah dapat mewajibkan Industri Pengolah Susu (IPS) menyerap susu lokal sebagai syarat impor bahan baku susu" ungkap Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Agus Warsito melalui pesan singkatnya kepada INDUSTRY.co.id  di Jakarta (13/2/2017).

Total kebutuhan untuk konsumsi susu sapi nasional pada tahun 2015 sebesar 3.838.215 ton per tahun. Produksi susu segar dalam negeri saat ini baru mencapai 22 % dari kebutuhan, sementara 78% harus dipenuhi dari impor.

Rendahnya kontribusi susu lokal untuk memenuhi kebutuhan susu nasional disebabkan tidak adanya kewajiban bagi IPS untuk menyerap susu lokal.

"Potensi ekspor susu sapi lokal sangat besar, kami sangat mendukung langkah pemerintah yang segera mendorong IPS dalam negeri untuk mengekspor hasil olahan mereka ketimbang hanya mengandalkan pasar dalam negeri," terangnya.

Peluang pasar ekspor itu tidak bisa dinikmati oleh peternak sapi perah lokal. Sebab selama ini, IPS memenuhi kebutuhan bahan baku susunya justru dari impor susu mencapai hampir 80% per tahun.

Saat ini harga susu segar dari peternak berada dikisaran Rp 4.500 per liter, sedangkan untuk harga idealnya Rp 7.000 per liter. Diharapkan dengan ekspor susu segar dapat mendongkrak harga susu nasional.

IPS saat ini  tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk menggunakan bahan baku susu segar lokal. Artinya untuk memenuhi kebutuhan produksinya, pabrikan dengan bebas dapat menggunakan 100% susu bubuk dari impor.

"Peluang pasar ekspor susu segar itu hanya dinikmati industri saja, sementara bisnis peternak sapi perah semakin sulit berkembang karena tidak difasilitasi pemerintah," tambah Agus