Indonesia Buka Investasi Asing Transportasi Melalui ASEM

Oleh : Chodijah Febriyani | Kamis, 19 Juli 2018 - 13:57 WIB

INDUSTRY.co.id - Medan - Pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Perhubungan membuka peluang investasi asing untuk pembangunan infrastruktur transportasi melalui "Asia Europe Meeting Transport Senior Official's Meeting" (ASEM-TSOM).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono di Medan, Rabu (18/7/2018)  memimpin langsung pertemuan tersebur dan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Sugihardjo.

"Ini sebenarnya membuka ruang, untuk investasi, dengan memberikan informasi yang lebih baik, investor dari Eropa maupun negara Asia lain juga makin lebih baik lagi," katanya.

Djoko menjelaskan banyak proyek yang berpotensi dikerjasamakan melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KSP).

"Terkait dengang KSP, banyak proyek yang kita tawarkan untuk bisa nanti dimanfaatkan investor dari Europa dan Asia. Bentuknya infrastruktur transportasi apakah itu bandara, pelabuhan, misalnya di sini Kuala Tanjung," katanya.

Karena itu, lanjut dia, dengan pertemuan tersebut maka kerja sama pemerintah swasta (KSP) bisa terwujud yang berpotensi dalam percepatan pembangunan sekaligus penghematan APBN.

"Intinya kita dengan kebutuhan ini kita ingin memanfaatkan bahwa kita punya banyak sekali kegiatan yang bisa ditawarkan kepada investor. Untuk data investor saya tidak bawa, tapi investor seperti Korea, Jepang, China, misalnya makasaar Parepare untuk KA, Bahkan Kualanamu juga ditawarkan," katanya.

Selain itu, lanjut Djoko, pertemuan tersebut juga untuk meningkatkan konektivitas antara Asia dan Eropa mengingat kedua benua tersebut menguasai perdagangan duna sekitar 60 persen.

"Sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar di dunia ini. Perkembangan yang terjadi di Amerika dewasa ini, tentu saja dengan kontribusi dari Eropa dan Asia, ini menjadi sangat penting. Untuk itu dari segi transportais kita ingin betul-betul konektivitas ini bisa tumbuh, sehingga perkembangan ekonomi serta aspek-aspek lain juga juga terfasilitasi," katanya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Delegasi ASEM yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Kemenhub Sugihardjo seperti dilansir Antara  menyebutkan APBN hanya bisa membiayai satu per tiga proyek Kemenhub, karena itu untuk membiayai dua per tiganya harus mencari pendanaan lain, dalam hal ini, swasta baik nasional maupun asing.

"Yang perlu dipahami adalah, pelabuhan dan bandara itu tempat publik, sehingga dalam proses pembangunan dan pengoperasian menggunakam pendekatan konsesi. Jadi, aset itu akan menjadi milik pemerintah," katanya.

ASEM-TSOM tahun 2018 adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan Asia Europe Meeting-Transportation Ministers Meeting (ASEM-TMM) ke-4 yang telah diselenggarakan pada 26 sampai dengan 28 September 2017 di Bali, Indonesia.

ASEM-TSOM merupakan pertemuan tingkat Pejabat Senior bidang transportasi dari negara-negara anggota ASEM.

Pada pertemuan ini akan dibahas tindak lanjut Bali Declaration yang telah disahkan pada pertemuan the 4th ASEM Transport Ministers Meeting (ASEM TMM4).

Selain itu akan juga disiapkan agenda dan isu-isu yang akan dibahas pada pertemuan the 5th ASEM Transport Ministers Meeting (ASEM TMM5) yang rencananya akan diselenggarakan di Hungaria pada tahun 2019.

Isi dari Bali Declaration sendiri ada dua isu utama yang diangkat.

Pertama, pentingnya dua kawasan benua yaitu Asia dan Eropa yang tergabung dalam kerangka kerjasama ASEM untuk meningkatkan kerjasama di sektor transportasi guna mendukung jaringan konektivitas orang dan sektor perdagangan tanpa batas di semua wilayah Asia dan Eropa, khususnya negara mitra ASEM.

Lalu yang kedua mendorong semua negara mitra ASEM untuk meningkatkan kualitas transportasi untuk memastikan keandalan dan keberlanjutan moda transportasi guna mencapai akses transportasi yang terjangkau dan adil bagi semua kalangan, serta peningkatan peran swasta melalui skema "Public Private Partnership" (KSP) sehingga semua negara mitra akan mampu untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi.