INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memicu ekspor di bidang industri seperti furnitur dan kayu melalui identifikasi masalah perizinan, bahan baku, hingga perpajakan.

"Kami mendetailkan usulan-usulan dari kementerian untuk mendorong ekspor, terutama yang banyak kami bahas perindustrian," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui usai rapat koordinasi pengembangan ekspor dan investasi di Jakarta, Jumat (13/7/2018)

Salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain menyangkut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK dari industri kayu.

SVLK merupakan sistem pelacakan untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem tersebut berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas.

"SVLK diwajibkan kepada semua eksportir atau perusahaan yang mengekspor mebel ataupun kayu. Diusulkan supaya jangan terbebani proses memenuhi SVLK itu," kata Darmin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa SVLK industri kayu akan diberikan semacam insentif terutama bagi industri kecil dan menengah.

"SVLK ditanggung pemerintah untuk usaha kecil menengah. Biaya SLVK semua ditanggung," kata dia.

Kemudian, Airlangga juga meminta adanya kajian penurunan iuran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bagi perusahan kelapa sawit untuk mendorong ekspor minyak goreng.

Iuran tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Detail mengenai penurunan iuran BPDP tersebut akan dibahas dalam rapat berikutnya.

"Nanti akan dibahas lagi karena minyak goreng itu produksi hilir. Yang dikenakan iuran BPDP kan proses pertama yaitu CPO. Proses hilir ada minyak goreng dan produk turunan lain," ujar dia. (Ant)