INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan peningkatan anggaran pendidikan dalam belanja negara dari tahun ke tahun mampu turut meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sri Mulyani di aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/20180 , mengatakan bahwa konstitusi mengharapkan adanya keberpihakan pada pembangunan sumber daya manusia yang kemudian diterjemahkan dalam keuangan negara.

Menkeu memaparkan anggaran pendidikan pada 2009 tercatat sebesar Rp152 triliun. Angka tersebut terus meningkat menjadi Rp322 triliun pada 2013, Rp419,8 triliun pada 2017 dan Rp444 triliun pada 2018.

"Anggaran yang semakin besar jadi tanggung jawab kita semua. Anggaran 20 persen untuk pendidikan, pasti setiap tahun naik karena pendapatan negara dan belanja juga naik, padahal anggaran lain tergantung kebutuhan," kata dia.

Sri Mulyani menilai anggaran pendidikan sudah diupayakan menyebar sesuai konstitusi, namun masih belum berpikir soal kualitas serta masih adanya masalah akuntabilitas dari pengelolaannya.

Menkeu terutama menyoroti hasil survei Programme for Internasional Student Assessment (PISA). Pada 2012, Indonesia menempati peringkat skor PISA 71 dari 72 negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Kemudian, pada hasil survei PISA 2015 peringkat Indonesia meningkat enam peringkat dari peringkat 71 pada 2012 menjadi 64. Peringkat tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan Vietnam yang menempati peringkat 8 untuk skor PISA pada 2015.

Sri Mulyani mengatakan cara mengalokasikan anggaran perlu diperbaiki dengan memperhatikan desain pendidikan Indonesia.

"Harus sama-sama dipikirikan, mau dipakai strateginya yang mana dulu, apakah gaji guru, perbaikan guru, kelas, atau laboratorium," kata dia.

Menkeu juga mengatakan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diharapkan menjadi pilar penting untuk tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan guru, namun juga menghasilkan pendidikan yang baik.