INDUSTRY.co.id - Jakarta - Memang harus diakui ada persoalan struktur dan pola ruang yang membat kondisi jalan dibebani oleh kendaraan pribadi dan logistik secara bersamaan. Sehingga solusi harus diambil, dengan kelak tetap menjadwalkan evaluasi atas manfaatnya.

Lantaran itulah, Pengamat Transportasi Yayat Supriatna mengajak untuk menghitung ulang bersama-sama berapa angka yang paling rasional untuk angkutan logistik ataupun pribadi. Tentunya, kata dia, setelah pola integrasi diberlakukan, sebagai bahan evaluasi.

“Hal yang perlu dipertimbangkan adalah evaluasi program integrasi tol. Jika memungkinkan, tol suatu saat tarifnya fleksibel seperti Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga orang bisa memilih pada jam berapa akan melakukan perjalanan,” katanya, dalam Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema "Integrasi Tol Dukung Sistem Logistik Nasional" di Ruang Serba Guna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Selain itu, menurut Yayat, juga perlu segera dipetakan kembali penataan kawasan industri di Jabodetabek. Yang aksesnya, menurut dia, harus pula ada alternatif angkutan transportasi lain.

Terkait integrasi tol sendiri, Yayat mengakui, tak dapat dipungkiri, saat ini terjadi kontestasi antara angkutan probed dan logistik di ruas jalan tol.

"Tol kan sekarang jadi rebutan antara kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Karena semua berpusat di jabodetabek. Apalagi jorr DKI sudah terintegrasi dengan tol Jawa. Otomatis memang semakin padat dan berat bebannya,” katanya.

Dalam situasi tersebut, Yayat kemudian menanyakan siapa yang paling dirugikan terkait kebijakan integrasi tol yang akan diambil? Terkait itu, Yayat terlebih dulu mengingatkan bahwa pilihan memaka jalan tol merupakan pilihan rasional.

Dia merincikan, kalau masuk tol dari kawasan Tangerang, sekitar Rp25 ribu sekali jalan. Maka PP, sambung dia, 50 ribu. Sedangkan kalau dari Bogor, kata Yayat, sekitar Rp40 ribu pulang pergi.

"Itulah cost yang harus ditanggung pengendara pribadi. Kalau dari total Rp50 ribu, maka per bulan sekitar 1,5--2 juta. Jika begitu, maka kelas mana yang paling terpengaruh?” tanyanya.

Merujuk hitungan Bank Dunia, Yayat menjelaskan, yang bisa mengalokasikan dana sejumlah itu untuk transportasi tol adalah mereka yang memiliki gaji antara Rp15--20 juta. "Jadi secara rasional, yang mensubsidi adalah menengah ke atas. Kalau yang gajinya di bawah itu mending naik angkutan umum,” katanya. (jpp)