INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah diharapkan tidak sampai melakukan kebijakan yang reaksioner dalam rangka menanggulangi radikalisme dan terorisme tetapi harus melakukan kebijakan yang presisi, terukur, dan tepat, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

"Terorisme, isme, itu kan paham. Terbentuk dari proses yang panjang sehingga kita juga perlu memahami penyelesaiannya juga merupakan proses yang panjang," kata Abdul Fikri Faqih dalam rilis yang diterima, Minggu (10/6/2018)

Politisi PKS itu juga tidak setuju mengenai adanya wacana untuk mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen, yang dinilai adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan.

Ia mengingatkan saat ini ada sekitar 7,5 juta mahasiswa, 300 ribu dosen dan 200 ribu tenaga kependidikan di seluruh Indonesia sehingga ada sekitar 8 juta yang mesti diawasi.

"Tentu berat sekali untuk mengawasi itu semua. Padahal Kemenristekdikti masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pendidikan tinggi di negeri ini," jelasnya.

Ia sepakat bahwa untuk menangkalnya, perlu dilakukan langkah yang sistematis dan menyentuh konsep pendidikan, mengingat pendidikan merupakan proses yang membentuk pengetahuan dan paham dalam diri seseorang.

Untuk itu, ujar dia, perlu adanya rancangan besar pendidikan yang memadai sehingga tidak selalu bila ganti pemerintaha akan mengganti kurikulum.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan penelusuran terhadap media sosial milik mahasiswa yang terduga terpapar paham radikal merupakan salah satu cara menangkal radikalisme dan terorisme "Itu hanya berbagai cara, di antaranya itu. Medsos kita cari, harus terhindar dari semuanya. Jangan sampai tidak," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (7/6).

Menristekdikti mengatakan penelusuran terhadap media sosial dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo. Jika terbukti media sosial mahasiswa bersangkutan berkaitan paham radikal maka akan ditelusuri dan dilakukan diskusi dengan mahasiswa tersebut.