INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kerja sama pengembangan energi terbarukan di Indonesia harus berfokus pada sumber energi dan kelayakan bisnis.

Dalam peluncuran laporan tahunan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia Blue Book 2018 di Jakarta, Kamis, Bambang menyinggung minat investor Eropa mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin, yang sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

"Jujur sejauh ini, kami belum menemukan praktik yang baik untuk kedua sumber daya ini. Angin sebagai sumber tenaga pembangkit di Indonesia sangat terbatas, hanya ada di bagian selatan Sulawesi Selatan," kata dia.

Sementara tenaga surya, memilki biaya penyimpanan yang lebih tinggi dibandingkan batu bara, sehingga kurang dilirik oleh para pelaku industri kelistrikan di Tanah Air.

"Ini artinya kita perlu melihat lebih jauh di luar tenaga surya dan angin. Mungkin kita perlu lebih fokus mengembangkan tenaga air, panas bumi, dan biomassa," ucap Bambang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi 23 persen pada 2025 sebagai bagian dari "Nationally Determined Contribution" (NDC) di bawah Perjanjian Iklim Paris 2015.

Kebijakan ini diharapkan membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional.

"Bagian dukungan internasional itu kami harapkan juga datang dari Uni Eropa, yang kami tahu memiliki komitmen tinggi dalam memerangi perubahan iklim," ujar Bambang.

Negara-negara Uni Eropa yang telah berhasil mengalihkan sumber energinya dari fosil ke energi terbarukan juga diharapkan mampu membantu mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan kelayakan harga dan bisnis di Indonesia.

Data Bappenas menunjukkan hingga 2016, Indonesia telah mampu menurunkan 13,47 persen emisi gas rumah kaca.

Berbagai upaya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca akan terus dilakukan juga melalui manajemen lahan gambut dan kehutanan yang berkelanjutan, Bambang menambahkan. (Ant)