INDUSTRY.co.id - Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan program "dual track" untuk memperkuat pendidikan vokasional di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengatasi pengangguran.

"Program ini untuk mengantisipasi bonus demografi tahun 2019 di Jatim," ujar Gubernur Jatim Soekarwo di sela menjadi inspektur upacara Hari Pendidikan Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/5/2018)

Program "dual track", yakni menyisipkan pendidikan vokasional atau keahlian di tingkat SMA, seperti bidang teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, serta seni pertunjukan.

Kemudian setelah lulus, para siswa akan mendapatkan sertifikat dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) sehingga saat tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bisa bekerja sesuai keahlian yang dimiliki.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengaku telah merumuskan konsep tersebut bersama guru dan PGRI telah merumuskannya, bahkan sebagai langkah awal penerapan diberlakukan rasio 70 persen untuk SMK dan 30 persen SMA.

"Bagi SMK, Pemprov telah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan, khususnya yang ada di Jatim," ucapnya.

Sedangkan, kata dia, untuk SMA, aliyah, ula, dan wusto dalam pendidikan diniyah salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional sehari dalam sepekan.

Menurut dia, semua langkah tersebut dilakukan agar Jatim yang mempunyai budaya sebagai pejuang menguasai pertarungan sumber daya manusia tak hanya tingkat nasional, tapi juga internasional.

"Hampir semua anak-anak muda di Jatim memenangkan pertarungan dengan kondisi digital seperti saat ini," kata Gubernur Jatim dua periode tersebut.

Sementara itu, membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menyampaikan tentang penekanan kebudayaan nasional yang merupakan akar pendidikan nasional.

"Maknanya terdapat titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghunjam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulalah bangunan pendidikan nasional Indonesia," katanya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, lanjut dia, akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai roh, pemberi hidup dan penyangga bangunan pendidikan nasional.

"Karena itulah kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subur, kokoh dan menjulang," katanya. (Ant)