INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendorong Induk Koperasi Karyawan (Inkokar) memberikan perumahan layak huni dan terjangkau kepada setiap karyawan sebagai upaya menyejahterakan pekerja.

"Kami memang berharap Inkopar bangkit dari mati surinya, dan bisa ikut berpartisipasi menyejahterakan karyawan. Salah satunya, memprioritaskan perumahan bagi karyawan. Bagusnya, hal ini sudah jadi salah satu program utama Inkopkar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/4/2018)

Inkopkar merupakan organisasi di era Presiden Soeharto yang merupakan induk koperasi karyawan di seluruh Indonesia.

Namun organisasi itu diklaim mengalami mati suri sepeninggal Agus Sudono, mantan Ketua Inkopkar yang meninggal dunia.

Puspayoga meyakini organisasi itu mampu memanfaatkan aset-aset yang telah lama terbengkalai, seperti tanah di Parung dan Jember, Jawa Timur untuk dijadikan perumahan bagi karyawan.  "Yang penting kan status tanahnya jelas. Tentu kami mendukung," katanya.

Untuk itu, kata mantan Wakil Gubernur Bali itu, Inkopkar diminta segera memperkuat program rencana bisnis perumahan bagi karyawan anggota koperasi.

Ia mengatakan program perumahan bagi karyawan itu harus segera diwujudkan. Terlebih, ketersediaan lahan di Parung, Bogor seluas 13,5 hektare dan lahan seluas 24 hektare di samping bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur.

"Karena lahan yang paling siap adalah Jatim, ya jadikan Jatim sebagai 'pilot project'," ungkapnya.

Ketua Inkopkar Fadel Muhammad mengatakan salah satu upaya yang akan jadi prioritas kedepan adalah penyaluran bahan baku pokok dan program perumahan untuk para karyawan yang tergabung dalam koperasi.

Berdasarkan catatan yang ada dari Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut anggota Dewan Komisi VII itu, ada 13,6 juta kebutuhan rumah. Sedangkan untuk karyawan mencapai 6,8 juta rumah.

"Kami tentu akan memprioritaskan bagi karyawan yang belum memiliki tempat tinggal. Meskipun gaji mereka kecil, nanti kami akan carikan jalan keluarnya agar mereka mendapatkan rumah," terangnya.

Fadel yakin dengan lahan yang dimiliki Inkopkar, diharapkan mampu memberikan kesempatan ribuan karyawan untuk mendapatkan tempat tinggal.

Namun begitu, Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden SBY mengungkap ada tiga masalah utama dalam program pengadaan perumahan bagi karyawan anggota Kopkar seluruh Indonesia, diantaranya perizinan bagi koperasi, dan masalah pendanaan.

"Tapi, dengan adanya pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM, saya meyakini semua masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, sehingga program perumahan Inkopkar bisa segera diwujudkan," tuturnya.

Selain sektor perumahan, lanjut Fadel, Inkopkar juga memiliki program strategis lainnya yaitu, penyaluran bahan baku pokok bagi para anggota Kopkar.

"Sektor bisnis ini memiliki prospek yang baik bagi kinerja Puskopkar di seluruh Indonesia," pungkasnya.