INDUSTRY.co.id -Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah terus mengembangkan penerapan pola blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs).

“OJK bersama Pemerintah serius mengembangkan blended finance ini sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta
dan Industri Jasa Keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan
berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan.

Menurut Wimboh, ide dasar dari blended finance adalah menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat soft loan, grant maupun guarantee mechanism.

Pada tahun 2015, Bappenas menyusun RPJMN dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, dimana 40%-nya bersumber dari APBN. Banyak
target pembangunan infrastruktur tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong implementasi dari
blended finance melalui penyusunan struktur proyek yang lebih inovatif untuk menarik minat swasta, lembaga donor atau lembaga pembiayaan multilateral dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.