INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia pada tanggal 25-26 Maret 2018. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat engagement Pemri dengan berbagai stakeholders di Uni Eropa.

Sebagaimana diketahui, berbagai pemangku kepentingan di UE kerap menyerukan bahwa kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia sehingga muncul usulan untuk phase out palm oil-based biofuels di UE pada tahun 2021.

Menurut informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, Kamis (29/3/2018) menyebutkan, dalam kunjungan tersebut Menteri LHK telah bertemu dengan Heidi Hautala, Vice-President of the European Parliament untuk menjelaskan langkah-langkah Pemri untuk mengatasi deforestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia telah menurun drastis dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar dan diproyeksikan turun menjadi 0,45 juta hektar pada 2020 dan 0,35 juta hektar pada 2030.

“Hal ini merupakan dampak dari penerapan moratorium pengalihan lahan gambut, penguatan law enforcement dan upaya penerapan good governance di tingkatan pemerintah daerah," tutur Menteri LHK.

Upaya Pemri untuk memperbaiki pengelolaan lahan di Indonesia, terutama dalam aspek lahan diapresiasi oleh politisi yang berasal dari Finlandia tersebut.

VP Hautala menyampaikan, sejak Kamis kemarin (22/3/2018) dokumen proses pembahasan antara Parlemen, Dewan dan Komisi EU mengenai rencana pengenaan tarif untuk kelapa sawit terbuka untuk publik sesuai perintah pengadilan. Ini memudahkan Indonesia untuk mencermati perkembangan dan menyampaikan respon.

Menteri LHK yang didampingi oleh Duta Besar RI di Brussel, Yuri O. Thamrin, juga menjelaskan bahwa produksi kelapa sawit telah menjadi tumpuan hidup lebih dari 4, juta orang secara langsung dam 21 juta orang secara tidak langsung, yang 42% di antaranya adalah petani kecil (smallholder farmers).