INDUSTRY.co.id - Jakarta - Independesi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sangat diperlukan bagi pengambil keputusan kebijakan di pemerintahan dalam melakukan analisa perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 

Hal inilah yang kemudian mejadi pertimbangan Bagi Perum BULOG untuk menggandeng BPS dalam Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Pangan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.48 tahun 2016, Perum BULOG ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan baik ditingkat konsumen maupun produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pamgan nasional.

"Ini tantangan sekaligus kesempatan untuk kami meningkatkan kapabilitas bulog saat memperoleh mandat untuk membantu pemeritah dalam menjaga persediaan dan harga pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mandat itu sesuai penugasan melalui perpres 48 2016 yang perluas lingkup penugasan," kata Direktur Utama Perum BULOG, Djarot Kusumayakti.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaanya Perum BULOG tak hanya mengelola beras, tetapi juga ada delapan bahan pangan pokok yang menjadi opsional yang ditugaskan.

"Kami tidak hanya kelola beras tapi juga jagung dan kedelai. Ada delapan pangan pokok lain yang juga menjadi opsional yang ditugaskan seperti gula, minyak goreng, tepung, bawang merah, cabe, daging sapi, ayam ras dan telur," ungkapnya.

Dengan lingkup yang makin luas, tambah Djarot, pihaknya merasa perlu membuat rancangan setiap kegiatan secara utuh dan komprehensif dari hulu ke hilir. "Meskipun perlu, kalau terkait dari sisi operasional, penugasan itu tetap dijalankan oleh Bulog selaku BUMN," kata Djarot.

Dia menyampaikan, pihaknya membutuhkan data akurasi yang tinggi untuk pelaksanaan monitoring serta evaluasi. "Kami rasa BPS adalah yang paling tepat untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu dari proses perencanaan kami sangat butuhkan dukungan berupa data yang akurat dan independen," tambahnya.

Menurutnya, selama ini Perum BULOG selalu menjadi masalah akibat dari data yang dimiliki tidak cukup terjaga tingkat independensinya.

"Selama ini kami selalu jadi masalah karena data yang kami miliki tingkat independennya tidak cukup terjaga. Independensi bps tetap terjaga sehingga datanya dapat digunakan oleh penagmbil keputusan, kebijkan dan perum bulog selaku perusahaan," ungkap Djarot.