INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengkaji skema operator yang akan mengoperasikan Pelabuhan Patimban dan diperkirakan akan membentuk perusahaan patungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta nasional, dan asing.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perusahaan asing yang dimaksud, yaitu perusahaan Jepang, salah satu yang menjadi kandidat adalah Mitsubishi.

"Kalau perusahaan Jepang ya tergantung mereka, kalau di sini kita yang melakukan evaluasi. Kalau Mitsubishi kan bagian mereka," ujar Budi, usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Budi menjelaskan nantinya perusahaan BUMN dan swasta nasional akan melakukan bergabung dengan skema usaha patungan (joint venture), kemudian dari perusahaan asing pun melakukan skema yang sama.

Kemudian, kedua hasil usaha patungan dari Indonesia dan Jepang tersebut akan kembali digabungkan untuk mengoperasikan Pelabuhan Patimban.

Budi menyebut PT Pelindo II sebagai perusahaan BUMN yang akan diajak untuk membentuk perusahaan patungan tersebut.

"Saya harus melakukan koordinasi internal dulu karena memang kita sedang berusaha untuk ke swasta nasional tapi kalau saya pribadi melihat Pelindo II itu perlu diajak karena ada suatu kondisi dia pengelola di Jakarta, ya jadi kita harus koordinasikan," katanya.

Namun, ia membuka bagi operator manapun yang berminat karena tidak akan dilakukan penunjukan.

"Kita akan 'beauty contest'. Kalau tender susah. 'Beauty contest' kita liat visi misi dan kualifikasinya," katanya.

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional untuk proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat tengah dikejar rampung akhir Januari 2017.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A Tonny Budiono mengatakan apabila RTRW tidak rampung, maka analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pengerjaan proyek tersebut akan mundur.

"RTRW Kabupaten, Provinsi baru Nasional harus ada dulu, mudah-mudahan dikoordinasi oleh Pak Luhut bisa segera selesai bulan ini, kalau tidak bisa mundur semua," katanya.

Tonny berharap pengerjaan untuk RTRW Kabupaten dan Provinsi bisa cepat diselesaikan, sementara itu untuk RTRW Nasional oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah.

"Kemarin sudah, mereka sudah langsung cepat dan langsung berikan rekomendasi," katanya.

Menurut dia, seluruh tahapan pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban saat ini masih sesuai dengan rencana.

Sementara itu, untuk pembebasan lahan, pemerintah sudah menganggarkan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 miliar melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Terkait pinjaman dari Jepang senilai 1,7 miliar dolar AS untuk tahap pertama, Tonny mengatakan akan cair pada Mei mendatang.

"Kalau RTRW mundur, otomatis penyerahan pinjaman juga akan mundur," katanya.

Proyek Pelabuhan Patimban juga telah dimasukan ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau "bluebook" oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan nilai senilai 1,7 miliar dolar AS tersebut.

Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp43,22 triliun (3 miliar dolar AS) dan proyek tersebut sebagian besar memang dibiayai dari pinjaman Jepang. Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga tahap pembangunan dimulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, "soft opening" pada 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027 dengan kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.(iaf)