INDUSTRY.co.id -Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menghentikan sementara pendaftaran pengemudi taksi daring, dengan alasan jumlah taksi daring di setiap aplikasi sudah terlalu banyak

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan sebelum moratorium diberlakukan, pihaknya dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah menerima masukan dari banyak pihak. Salah satunya adalah jumlah pengemudi yang sudah terlalu banyak, sehingga menimbulkan persaingan yang tak sehat.

"Pokoknya tidak lagi menerima pendaftaran taksi online karena kasihan, drivernya sudah berkompetisi semakin ketat," ujar Budi, usai rapat di Kemenko Maritim, Jakarta (12/3/2018).

Budi menambahkan, saat ini banyak pengemudi taksi daring yang sudah sulit mendapatkan penumpang karena persaingan sudah semakin banyak. "Untuk itu, keputusan moratorium diambil agar tidak semakin parah persaingan di antara pengemudi taksi daring," terangnya.

Selain itu, Budi meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyelesaikan dashboard atau aplikasi untuk mengetahui jumlah kuota aktif pengemudi taksi daring.

"Dalam pekan ini (diselesaikan) dan dilaporkan kepada Menko Maritim," tutur Budi.

Dikesempatan yang sama, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta seluruh operator taksi daring patuh terhadap aturan tersebut. Hal ini menurut dia agar seluruh proses transportasi, khususnya taksi online bisa berjalan dengan baik.

"Nanti akan menimbulkan masalah. Karena 70 persen dari hasil studinya itu, kendaran banyak yang kredit," ujar Luhut.

Untuk itu Luhut khawatir juga nantinya jumlah penumpang dan kendaraan taksi daring tidak seimbang maka akan terjadi gagal bayar. Hal tersebut yang dia tidak inginkan, sehingga pemerintah sepakat untuk melakukan moratorium tersebut hingga muncul titik seimbangnya.

Meskipun begitu, Luhut memastikan saat ini belum ada kejadian gagal bayar dari para pengemudi taksi daring yang melakukan kredit mobil.

"Kredit banyak tapi memang belum ada yang sampai gagal bayar. Tapi memang kita menjaga-jaga jangan sampai gagal bayar," ungkap Luhut.