INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan wacana penambahan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 15 juta KPM masih dikaji.

"Namanya proyeksi jadi belum diputuskan. Nanti akan dilihat setelah semuanya melakukan koordinasi. Pada April nanti akan dibahas RAPBN 2019 dan dilihat pagu yang dibutuhkan untuk itu," kata Mensos pada konferensi pers di Jakarta, Senin (12/3/2018)

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, wacana penambahan menjadi 15 juta KPM PKH disampaikan secara lugas oleh Presiden Joko Widodo saat penyaluran bansos di Gresik pada Kamis (8/3).

Menurut Harry, terkait penambahan tersebut juga harus dikaji ketersediaan fiskal sebab ketika penambahan dari enam juta KPM pada 2017 menjadi 10 juta KPM pada 2018 juga perlu pengkajian yang panjang.

Dia menjelaskan, kajian yang dilakukan antara lain terkait penerimaan negara serta pertimbangan efektivitas perluasan.

"Apalagi sekarang ada kajian analisis oleh Bappenas dan lainnya untuk naik per satu juta saja Bappenas buat kajian, apalagi naik 15 juta karena ada dampak kesenjangan. Kalau itu instruksi presiden 15 juta, ya artinya di dalam proses anggaran harus menyesuaikan," tambah dia.

Lebih lanjut Harry mengatakan, pemerintah punya komitmen dan ada keinginan untuk memperluas secara serius mencapai target pengurangan kemiskinan.

Karena di RKP 2019 pemerintah menetapkan pembangunan manusia dan penurunan kemiskinan jadi prioritas utama harus nampak ukurannya.

PKH menjadi salah satu program yang telah terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan yang saat ini menjangkau 10 juta KPM dengan syarat ibu hamil, punya anak balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat dan lansia tidak mampu di atas 70 tahun. (Ant)