INDUSTRY.co.id -Jakarta - Industri kelapa sawit mampu mendukung target Pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor nasional dan pertumbuhan ekonomi asalkan memperoleh kemudahan dalam berusaha dan tidak dibebani regulasi yang kontraproduktif.

Hal itu terungkap dalam dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang bertemakan "Selamatkan Ekonomi Nasional Dengan Sawit" di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (7/3/2018)

Hadir dalam kesempatan itu tiga pembicara yaitu Bambang (Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Danang Giriwardana (Direktur Eksekutif GAPKI), dan Bhima Yudhistira (Pengamat Ekonomi INDEF).

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira Adhinegara, menjelaskan bahwa industri sawit mempunyai empat keunggulan untuk menopang sektor perekonomian nasional.

Keunggulan itu yakni pertama, perkebunan sawit mampu menyerap tenaga kerja tinggi sampai 8,2 juta tenaga kerja. Selain itu sektor sawitmampu menyerap tenaga kerja tidak langsung sebanyak 13 juta orang.

"Tanpa komitmen tinggi pemerintah terhadap sawit, apakah bisa mencari komoditas perkebunan yang mampu mempekerjakan 8,2 juta orang," katanya.

Kemudian, lanjutnya, berdasarkan studi penelitian internasional bahwa pendapatan masyarakat di luar Jawa yang bekerja di sawit 4 kali lebih tinggi dari garis kemiskinan.

Menurut Bhima, pendapatan petani sawit lebih tinggi daripada petani non sawit terutama di wilayah luar Jawa.

Keunggulan ketiga, tambahnya, kelapa sawit meningkatkan kinerja sektor manufaktur terutama pertumbuhan industri makanan dan minuman tertinggi sebesar 9,23 persen pada 2017.

Berikutnya adalah kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia, yakni mencapai Rp300 triliun pada 2017, sedangkan sumbangan ekspor sawit terhadap total ekspor non migas mencapai 15,1 persen.

Dengan berbagai keunggulan dimiliki sawit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, menurut dia, seharusnya, pemerintah dapat mengandalkannya untuk menopang target pertumbuhan ekspor 11 persen pada 2018.

"Kelapa sawit dapat menjadi andalan ekspor. Walaupun demikian, saya perkirakan ekspor hanya bisa tumbuh tujuh persen tahun ini," tambahnya.

Bhima Yudhistira menilai rencana menerbitkan instruksi presiden (inpres) moratorium ijin sawit akan melemahkan industri sawit karena akan berdampak kepada investasi dan ekspor, apabila ekspor terganggu dapat berdampak buruk kepada devisa nasional.

"Moratorium tidak tepat dijalankan karena menggeneralisir pelaku industri. Kalau ada pelaku yang salah harusnya diberikan punishment kepada yang melanggar. Bukan semuanya (pelaku) kena hukuman," katanya kepada awak media.

Sementara itu Direktur Eksekutif GAPKI Danang Giriwardana , meminta pemerintah lebih bijak dalam penerapan kebijakan lingkungan di industri sawit.

Tren isu sustainability sekarang ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup daripada kesejahteraan petani .

"Isu meningkatkan pendapatan petani malahan terabaikan. Yang terjadi sekarang kebijakan publik, dalam ranah APL, deforestasi, moratorium, gambut, SK Kawasan Hutan, belum sinergis dan cenderung salah urus," ujarnya.

Oleh karena itu, ujarnya, kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak untuk penguatan daya saing sawit.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, mengatakan sejumlah negara yang menjadi pasar utama sawit seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat kampanye negatif di pasar global, guna menekan daya saing sawit untuk mendapatkan harga lebih murah.

Meskipun demikian, menurut dia, permintaan sawit diperkirakan akan tetap tinggi guna memenuhi kebutuhan global.

"Mereka tidak ingin mematikan sawit tetapi ingin daya saingnya turun. Merekan mainkan isu negatif ini untuk menekan produk sawit di pasar internasional," kata Bambang.

Menanggapi perkebunan sawit di kawasan hutan, menurut Bambang, pemerintah sedang melakukan pendataan sawit rakyat sebagai langkah inventarisasi kebun yang masuk kawasan hutan dan non kawasan hutan.

"Nantinya, lahan petani berada di kawasan hutan akan direlokasi. Melalui upaya ini diharapkan industri sawit dapat menjawab berbagai tuduhan deforestasi dan lingkungan yang terjadi selama ini," kata Dirjen.