INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur bisa menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan KPK yang rawan korupsi.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK.

"Membicarakan beberapa hal sekaligus memperkenalkan Plt Gubernur empat provinsi dan beliau berharap para Gubernur yang Plt ini bisa menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan KPK yang rawan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2/2018)

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengajak empat Plt Gubernur masing-masing Plt Gubernur Papua, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Plt Gubernur Kalimantan Barat, dan Plt Gubernur Lampung.

"Termasuk calon Plt di empat daerah yang nanti akan beriringan karena ada yang masa Gubernur sekarang ini habis, ada yang sedang cuti kampaye, banyak hal tadi dapat arahan, masukan dari KPK. Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih," ungkap Tjahjo.

Sementara itu, Syarif juga mengingatkan agar para Plt Gubernur itu memahami area rawan korupsi, yaitu tentang belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi dan retribusi penerimaan daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan serta dana hibah bansos.

"Plus ini karena tahun politik kami berharap dan memberitahukan pada Plt ini bahwa KPK bekerja sama dengan Polri ingin mencegah dan mensukseskan Pemilu Serentak tetapi pada saat yang sama ingin mencegah tidak terjadinya politik uang. Oleh karena itu, kami berharap bahwa para Plt ini bisa menjalankan hal ini," ucap Syarif.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Mendagri juga menyampaikan dalam pertemuan itu agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan tidak melibatkan uang.(Ant)