INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi inklusif, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  telah menetapkan empat strategi.

Adapun empat strategi tersebut yaitu kebijakan pembangunan SDM industri, pembangunan industri ke luar pulau Jawa, kebijakan e-smart IKM, dan kebijakan penerapan revolusi industri 4.0.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengatakan, kebijakan pembangunan SDM ini dalam rangka mencapai tujuan penyerapan lapangan kerja.

"Untuk itu, dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, program link and match SMK dan industri, serta program pelatihan industri dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan)," ujar Ngakan di Jakarta, Jumat (9/2/2018). 

Selanjutnya, strategi pembangunan industri ke luar pulau Jawa ditujukan untuk mendorong pengurangan ketimpangan ekonomi.

"Kebijakan ini dilakukan dengan rencana pembangunan 16 zona industri (kawasan industri) sampai dengan tahun 2019 yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa," terangnya.

Mengenai kebijakan e-smart IKM, lanjutnya, ditujukan dalam rangka peningkatan kesempatan IKM nasional dalam memasarkan produk secara lebih masif melalui platform digital. 

"Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Industry 4.0 yang saat ini tengah dikembangkan," kata Ngakan.

Saat ini, Kemenperin sedang menyusun roadmap pengembangan Industry 4.0 yang difokuskan pada lima sektor, yakni indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia.

Kepala BPPI pun berharap peran pengusaha dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khsusnya sektor industri manufaktur.

"Pengusaha memiliki peranan yang vital sebagai aktor utama penggerak ekonomi nasional. Dengan dunia usaha semakin meningkat, maka potensi penumbuhan menumbuhkan usaha-usaha baru di sektor produktif akan mampu menciptakan peluang kerja yang lebih banyak lagi," paparnya.