INDUSTRY.co.id - Jakarta - Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno mengatakan, pembentukan holding BUMN migas akan segera terealisasi. 

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu peraturan pemerintah (PP) holding BUMN migas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. 

"Selanjutnya, dilaksanakan RUPSLB PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan agenda menyetujui pengalihan saham pemerintah di PGN ke Pertamina, kemudian dilakukan penandatangan akta inbreng," kata Harry dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Tujuan pembentukan holding BUMN migas adalah untuk menciptakan efisiensi investasi dan efektivitas, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. 

Harry menambahkan, RUPSLB PGN akan diselenggarakan pada 25 Januari 2018. Setelah rencana pembentukan holding disetujui, maka status PGN akan berubah menjadi entitas usaha Pertamina. 

"Pertamina akan memiliki sub holding, yakni hulu, petrochemical, pemasaran, dan gas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengintegrasikan bisnis gas," ujarnya. 

Ia memperkirakan, pengintegrasian PGN dan Pertagas rampung pada akhir Maret 2018. Saat ini, kedua belah pihak tengah membahas valuasi harga Pertagas dan PT Saka Energi Indonesia. 

Pada kesempatan serupa, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, setelah terjadi pengintegrasian PGN dan Pertagas, maka Pertamina akan menyusun rencana kerja hingga 2030. 

"Kita belum bisa menyebutkan integrasi apa, sebab Pertamina akan menyusun roadmap sampai 2030," tutur Nicke. (imq)