INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian meninjau rencana importasi daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India pada 2018.

Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (21/1/2018)  menyatakan penolakannya karena kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah tersebut sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai pada 2024.

"DPP PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut. Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Teguh.

Ia menjelaskan harga daging sapi lokal yang terlalu mahal disebabkan salah satunya kegagalan pemerintah mewujudkan Program Swasembada Daging Sapi pada 2010 dan dilanjut program yang sama pada 2014 yang juga tidak tercapai.

Implikasinya adalah 50 persen pemenuhan daging sapi atau setara 250 ribu ton harus diimpor. Karena harus diimpor, harga daging dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga daging internasional.

Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih pada kisaran di bawah Rp12.000, harga daging bisa dipastikan di bawah Rp80 ribu per kilogram.

Teguh menilai pengelolaan dana APBN yang jumlahnya lebih dari Rp18 triliun sejak era Menteri Pertanian Anton Apriantono tidak efektif untuk mewujudkan program swasembada daging sapi.

Selain itu, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila kebijakan impor daging kerbau dengan alasan harga murah, kebijakan tersebut harus diterapkan pula untuk komoditas pertanian lain seperti beras, jagung yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri," kata dia.

Oleh karena itu, DPP PPSKI mengimbau Pemerintah untuk meninjau kembali rencana importasi daging kerbau yang dinilai sangat distorsif pada peternakan sapi lokal.