INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menginginkan pemerintah dapat membatalkan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara karena berpotensi membuat keuangan anggaran negara menjadi tidak stabil.

"Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi ini adalah proyek besar bernilai trilyunan rupiah yang akan terbuang percuma," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Greenpeace yang tergabung dengan sejumlah LSM lainnya seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Auriga, dan 350.org Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara akibat proyek raksasa PTLU batubara di pulau Jawa dan Bali.

Menurut koalisi tersebut, total kapasitas PLTU batubara yang tercatat dalam dokumen tersebut mencapai sekitar 17 ribu megawatt (MW).

Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu sebesar 7,2 persen, maka diperkirakan terjadi kerugian ekonomi yang besar dari banyaknya listrik yang tidak terserap.

"Listrik tidak seperti beras sekali diproduksi tidak bisa disimpan di dalam gudang, teknologi baterai penyimpanan kita masih sangat lemah. Secara aktual, realisasi pertumbuhan penjualan listrik PLN selama lima lima tahun terakhir apabila di rata-rata hanya mencapai 4,4 persen," katanya.

Sementara itu, Pengkampanye Energi dan Perkotaan Walhi Dwi Sawung mengatakan terdapat sembilan proyek PLTU batubara yang seharusnya dibatalkan, demi menjaga kestabilan keuangan negara dan menghindari kerugian rakyat yang lebih besar lagi.

"Hampir semua proyek tersebut juga memiliki konflik lahan, dampak lingkungan, dampak kesehatan dan kerugian ekonomi pada masyarakat setempat," ucap Dwi Sawung.

Sedangkan peneliti Auriga, Hendrik Siregar mengingatkan, nilai total dari pembangunan kesembilan PLTU Batubara tersebut bisa mencapai Rp350 triliun.

"Ini bukan jumlah yang sedikit, kerugian ini bisa dihindari dan tentunya banyak sektor lain yang lebih membutuhkan dana tersebut, seperti sektor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh tertinggal," jelas Hendrik Siregar.

Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar berpendapat, memaksakan pembangunan PLTU batubara yang tidak dibutuhkan akan memperburuk kondisi di kawasan pertambangan batu bara yang juga berdampak merugikan rakyat secara massif.

Produksi batu bara nasional tahun 2017 mencapai angka 461 juta ton, sementara target produksi 2018 naik sebanyak 5 persen dari realisasi 2017. Produksi ini diutamakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sumber energi primer dalam negeri.

Tercatat pemanfaatan batubara domestik 2017 mencapai 97 juta ton, belum memenuhi target (121 juta ton) dikarenakan belum beroperasinya PLTU dan industri yang sebelumnya diharapkan dapat menyerap produksi batubara tersebut. (Ant)