INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso mengatakan, pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN migas tidak perlu didahului proses akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas) karena secara otomatis Pertagas akan menyatu dengan PGN.

"Saat ini tidak perlu akuisisi, biarkan dulu masing-masing. Pada waktu holding, Pertagas otomatis akan berada di bawah PGN. Dia menjadi entitas bisnis yang sama, supaya tidak terjadi lagi dualisme," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR yang membidangi masalah BUMN tersebut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurut Bowo, Holding Migas memang harus dibentuk terlebih dahulu, dimana Pertamina menjadi perusahaan induk. Barulah setelah itu akan terjadi konsolidasi, untuk memperjelas mana yang menjadi bagian dari bisnis minyak dan gas.

Bowo mengatakan, kondisi keuangan dan kinerja Pertagas yang sehat seharusnya juga menjadi pertimbangan rencana akusisi. Untuk itulah, sambil menunggu selesainya proses holding, yang bisa dilakukan adalah membiarkan PGN dan Pertagas berkonsentrasi dengan bisnisnya.

Agar tidak terjadi persinggungan di lapangan, Kementerian BUMN bisa melakukan koordinasi dan mempertemukan dirut masing-masing perusahaan tersebut pada satu meja.

Sementara, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas Indonesia (Apigas) Sumut Johan Brien mengatakan, Provinsi Sumatera Utara adalah contoh daerah yang menjadi "korban" kebijakan mahalnya harga gas. Hingga saat ini harga gas di wilayah tersebut adalah tertinggi di Indonesia, bahkan dunia, katanya.

"Untuk itu, kami sangat tidak setuju akuisisi PGN terhadap Pertagas. Akusisi terhadap Pertagas akan membuat kami semakin terpuruk," kata Johan.

Meski begitu Apigas setuju terkait rencana Holding Migas. Hanya saja, Holding Migas harus bisa menjamin ketersediaan pasokan gas dan pemanfaatan infrastruktur yang lebih efisien sehingga harga gas bisa lebih murah di Sumut.