INDUSTRY.co.id, Jakarta -Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) siap menyalurkan dana bergulir untuk UKM sebesar Rp 1,2 triliun di 2018. Supaya penyaluran dana ini dapat dirasakan oleh UKM utamanya yang berada di pelosok Indonesia, pemerintah sudah siapkan beberapa strateginya.

Pertama, memperkuat networking untuk membantu proses penyaluran dan pengembalian. Seperti perusahaan menjali kerjasama dengan Jamkrindo dan seluruh Jamkrida, Yayasan Santripreneur, Young on Top (Billy Boen) hingga 34 Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

"Ini merupakan bagian dari paradigma baru LPDB KUMKM, di mana menempatkan perusahaan penjaminan di awal proses pengajuan dana bergulir di LPDB KUMKM. Sebelumnya, perusahaan penjaminan ditempatkan di akhir pengurusan," ujar Direktur Utama LPDB Braman Setyo di Jakarta.

Strategi kedua, lanjut Braman lebih memperkuat IT kerjasama dengan services provider untuk lebih menjangkau UKM di seluruh pelosok Indonesia."UKM tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mengurus dana bergulir, karena bisa diurus melalui sistem Fintech. Kita sedang menunggu rekomendasi dari OJK, terkait vendor fintech mana yang bisa kerjasama. Fintech ini di awalnya akan menyasar para wirausaha pemula," terangnnya.

Ketiga, LPDB KUMKM akan membangun Core Micro Financing System (CMFS) di mana dengan adanya sistem tersebut seluruh aktivitas pembiayaan dari LPDB KUMKM akan diakses secara online yang bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UKM mengakses pembiayaan. LPDB KUMKM nantinya bisa memantau secara realtime para debitur dana bergulir.

"Keempat, kita melakukan perombakan SOP dengan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan. Sekarang, perusahaan penjaminan yang akan menjaring koperasi yang ingin mengajukan dana bergulir," tuturnya.

Braman menambahkan target dana bergulir sebesar Rp1,2 triliun yang akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp 450 miliar. Dari target tersebut, direncanakan pembagian berdasarkan jenisnya yaitu sebesar Rp 480 miliar kepada koperasi simpan pinjam sebesar Rp 120 miliar, kepada operasi sektor rill sebesar Rp 240 miliar kepada LKB/LKBB dan sebesar Rp 360 miliar kepada UMKM yang termasuk di dalamnya Rp 100 miliar untuk wirausaha pemula.