INDUSTRY co.id -Jakarta - Selama tahun 2015 hingga 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditargetkan untuk membangun tujuh bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembangunan ketujuh bendungan akan menampung 188 juta m3 volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.

Menteri PUPR BasukI Hadimuljono mengatakan, ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT. Hal ini merupakan kerja nyata mewujudkan Nawa Cita dalam konteks membangun dari pinggiran dan mendukung ketahanan air dan pangan.

Bendungan yang dibangun merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Biaya pembangunan tujuh bendungan tersebut Rp 5,9 triliun. Sangat penting bagi masyarakat NTT yang kerap mengalami kekurangan air,” kata Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Selasa (9/1/2018).

Imam menjelaskan, sebanyak empat bendungan nantinya akan berada di Pulau Timor yakni, Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan tiga lainnya berada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay.

Dari tujuh bendungan, satu bendungan telah selesai yaitu Raknamo, 3 bendungan dalam tahap konstruksi yaitu Rotiklot, Napun Gete dan Temef serta 3 bendungan dalam tahap perencanan dan persiapan yaitu Mbay, Manikin dan Kolhua.

Setelah Raknamo, berikutnya akan selesai Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,2 juta m3 pada Maret 2018 atau lebih cepat 8 bulan dari jadwal semula.

“Bendungan Rotiklot berada di Atambua Kabupaten Belu. Daya tampungnya relatif kecil karena daerahnya sangat kering,” kata Imam.

Kemudian, Bendungan Napun Gete berkapasitas tampung 6,9 juta m3 ditargetkan selesai tahun 2020, sementara Bendungan Temef dengan kapasitas tampung56 juta m3 dengan target selesai tahun 2022.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu 2015-2017 telah dibangun embung di 288 lokasi dengan biaya Rp 665,2 miliar. Tahun 2015 dibangun di 136 lokasi dengan biaya Rp 245,6 miliar. Tahun 2016 sebanyak 101 lokasi dengan biaya Rp 257,8, 2017 di 27 lokasi dengan biaya Rp 129,5 miliar.

Tahun 2018 akan dilanjutkan pembangunan embung di 24 lokasi dengan biaya Rp 32,04 miliar. Kementerian PUPR juga merealisasikan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembangunan 278 sumur bor dengan biaya Rp 256,08 miliar.