INDUSTRY.co.id - Medan- Indonesia pada tahun 2016 mengalami kehilangan potensi pendapatan dari sektor perkebunan sekitar Rp507,559 triliun akibat produktivitas hasil perkebunan yang rendah.

"Agar tidak lagi mengalami kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar itu, maka pemerintah semakin fokus memperhatikan sektor perkebunan khususnya pada 15 komoditas andalan," ujar Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian HM Anas di Medan, Rabu (13/12/2017)

Dia mengatakan itu pada Rapat Koordinasi dan Konsultaai Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Sumut yang digelar Dinas Perkebunan Sumut Tanaman perkebunan yang diprioritaskan itu mulai kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa, teh, tembakau cengkeh, sagu, tebu, mete, kapas, nilam, lada dan pala.

Menurut Anas, potensi pendapatan yang hilang itu terbesar dari kelapa sawit, karet , kopi, kakao dan kelapa.

Dia menegaskan, bicara soal produktivitas, maka yang paling utama adalah soal benih karena dengan menggunakan bibit tidak berkualitas seperti masa lalu, produktivitas hasil perkebunan rakyat Indonesia jauh di bawah harapan.

Oleh karena itu, kata Anas, pemerintah berupaya terus meningkatkan penyaluran benih unggul untuk petani yang menjadi pemilik sebagian besar lahan perkebunan.

Benih/bibit kopi siap tanam di tahun 2018 yang disiapkan Ditjen Perkebunan untuk provinsi misalnya ada sebanyak 821.700 batang.

Kemudian untuk karet 270.000 batang dan kakao 547.800 batang.

"Setelah sukses dengan swasembada tanaman pangan, pemerintah ingin juga hasil perkebunan Indonesia lebih bagus karena selain mensejahterakan petani juga mendorong perekonomian nasional," katanya seperti dilansir Antara.

Anas menambahkan, agar program peningkatan hasil perkebunan itu berhasil bagus di provinsi seperti Sumut, pemerintah daerah harus juga memokuskan perhatian pada tanaman perkebunannya.

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus memiliki data akurat tentang komoditas unggulan perkebunan tersebut, mulai soal luasannya di setiap daerah, produksi, produktivitas, hingga jumlah petaninya.

Dengan data lengkap dan akurat, kata dia, daerah seperti Sumut bisa mendapatkan pagu dana yang lebih besar karena tentunya dengan persyaratan lengkap dan jelas, anggaran bisa lebih mudah dikucurkan.

Dia mengakui, dewasa ini, serapan anggaran dari Ditjen Perkebunan di Sumut masih kecil.

Dari anggaran Rp27,07 miliar, realisasinya masih Rp6,7 miliar atau 24,9 persen yang merupakan dampak dari banyak hal termasuk kesiapan petani yang akan menerima bantuan.

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengaku gembira dengan program pemerintah pusat yang memperhatikan sektor perkebunan karena sektor itu juga menjadi andalan Sumut.

Eksisting perkebunan di Sumut, kata dia, mencapai 2,141 juta hektare atau 28 persen dari luas daratan Sumut.

"Perhatian besar pemerintah pusat atas perkebunan itu semakin menggembirakan karena dari luas perkebunan 2,141 juta hektare itu, seluas 1,127 juta hektare adalah perkebunan rakyat," katanya.

Dengan hasil perkebunan nantinya semakin bagus, ujar HT Erry, maka perekonomian petani Sumut semakin baik pula dan otomatis mendorong perekonomian Sumut dan nasional.