INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kesiapannya untuk melakukan penerapan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan Bank Indonesia (BI).

“Bank-bank BUMN telah siap mendistribusikan kartu debit berlogo Garuda Merah. Kartu debit tersebut menurut rencana akan dibagikan kepada para nasabah pada awal Januari 2018,” ujar Maryono, Ketua Himbara, di Jakarta, baru-baru ini.

Kendati GPN diberlakukan, demikian Maryono, tarif transaski hanya dikenakan 1% dari sebelumnya 2-3%. Kendati demikian, kondisi ini tidak akan menurunkan keuntungan bank. Sebaliknya, dengan penurunan tarif ini, maka masyarakat yang bertransaksi menggunakan kartu debit diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu, Adi Setianto, Direktur Bank BTN, mengungkapkan penerapan GPN bakal membantu mendorong peningkatan transaksi non-tunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan data saat ini, 85% transaksi di tanah air masih dilakukan secara tunai, padahal 36% masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai masih dikisaran 10%.

“Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat non tunai,” ujar Adi.

Menurut Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem. Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai.

“Model transaksi non tunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari hacker yang memiliki tujuan jahat.

Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian dari hacker.

“Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran non tunai dari non bank? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia,” tutur Adi.

Selain itu, kesuksesan sistem cashless payments juga turut dipengaruhi oleh peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Kondisi saat ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program smart city dimulai dari pembayaran pajak via online hingga pemanfaatan prepaid card untuk pembayaran jasa transportasi umum.

“Untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sosialisasi dan penggunaan sistem cashless payments sudah sewajarnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa sehingga turut membantu perkembangan ekonominya,” imbuhnya. (Abraham Sihombing)