INDUSTRY.co.id - Jakarta- Laporan terbaru Bank Dunia menegaskan perlunya kebijakan baru yang dibutuhkan bagi negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang bermanfaat guna mengurangi kemiskinan dan menyediakan ruang untuk kemapanan ekonomi.

"Agar kawasan ini dapat mempertahankan pertumbuhan inklusif, perlu tantangan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem sepenuhnya, meningkatkan prospek pergerakan ekonomi dan menjamin kemapanan ekonomi," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (4/12/2017)

Laporan berjudul "Riding The Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century" menyebutkan saat ini proporsi masyarakat miskin yang ekstrem dan moderat telah menurun drastis, namun individu yang rentan miskin tidak berubah antara 2002 hingga 2015, yaitu seperempat dari total penduduk di kawasan ini.

Untuk itu, perlu adanya kebijakan guna mendukung pertumbuhan inklusif agar dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh berbagai kelas ekonomi yang berbeda.

Kebijakan bagi penduduk miskin ekstrem diperlukan untuk mengurangi hambatan terhadap peluang ekonomi serta mempertahankan pertumbuhan secara luas, yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan.

Selain itu, akses layanan seperti kesehatan dan infrastruktur serta mekanisme untuk mengelola risiko, juga harus diperbaiki untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Sedangkan, prioritas bagi kelompok yang mapan secara ekonomi serta telah menjadi kelas menengah adalah memperbaiki penyediaan dan kualitas layanan umum, seperti perumahan, air dan sanitasi.

Tiga pilar pendukung agenda kebijakan ini adalah mendorong mobilitas ekonomi dengan melakukan perbaikan kesenjangan akses terhadap pekerjaan dan layanan umum, meningkatkan kualitas pekerjaan serta mempromosikan sistem dan pelayanan keuangan yang lebih inklusif.

Kemudian, memberikan kemapanan ekonomi yang lebih besar, termasuk memperkuat sistem bantuan sosial, memperluas asuransi sosial, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan.

Terakhir, penguatan institusi termasuk kebijakan perpajakan yang progresif untuk meningkatkan sumberdaya dan perbaikan efektifitas program pengeluaran inklusif.

"Manajemen yang lebih baik terkait penduduk yang makin bertambah usia dan urbanisasi serta peningkatan persaingan juga akan membantu," kata Kwakwa.

Kontrak sosial Kepala ekonom Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik Sudhir Shetty menambahkan kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif dapat menjadi kontrak sosial baru bagi pemerintah di kawasan ini.

"Unsur-unsurnya akan mendukung pemenuhan kebutuhan setiap kelas ekonomi sambil tetap bertanggung jawab secara fiskal dan meningkatkan pendapatan secara efisien dan merata," ujarnya.

Laporan ini menyatakan Thailand dan Malaysia telah menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan progresif karena telah banyak menghilangkan kemiskinan ekstrem dan menumbuhkan kelas menengah yang besar.

Negara lain seperti China dan Vietnam termasuk dalam negara dalam kelompok yang sudah keluar dari kemiskinan masuk ke periode sejahtera dengan sejumlah penduduk telah mapan secara ekonomi dan menjadi kelas menengah.

Sedangkan, Indonesia, Filipina dan Kamboja masih digambarkan sebagai negara yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem dengan tingkat kemiskinan ekstrem rendah namun memiliki kelas menengah yang masih kecil.