INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong kontribusi dunia usaha dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengendepankan pentingnya melestarikan lingkungan alam serta berkeadilan sosial bagi semua orang demi masa depan dan generasi yang akan datang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Bidang CSR dan Persaingan Usaha, Suryani Motik dalam Lokakarya Nasional yang digelar Kadin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

"Hakikat pembangunan adalah yang berkelanjutan, yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit. Konsep pembangunan berkelanjuian harus memperhatikan pelestarian lingkungan dan juga berkeadilan sosial," ujar Suryani.

Menurutnya, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemeriniah saja, setiap manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup dan sosial.

"Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup dan sosial," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sebelumnya dunia usaha mengenal konsep triple bottom line atau People Planet dan Profit. Saat ini ada lima “P” yang harus diperhatikan bersama, yakni People, Planet, Partnership, Peace dan Prosperity. "Itulah kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)," papar Suryani.

Dia menjelaskan, SNI ISO 26000 menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tujuan dari CSR. Standar internasional ini menegaskan bahwa CSR bukanlah sekedar donasi atau lilantroli, melainkan merupakan upaya untuk mengelola risiko dan mengelola dampak perusahaan, yang dilakukan di seluruh perusahaan dan diterapkan di setiap relasinya dengan pemangku kepentingan.

Sebagai kelanjutan dari MDGs (Millenium Development Goals), tahun 2015 Indonesia turut menyepakati SDGis (Sustainable Development Goals) atau TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda TPB dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan agenda MDGs yang lalu. Selama 15 tahun pelalsanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan.

Suryani menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian TPB. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan 17 agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional.

"Perpres TPB tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi yaitu, Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Bisnis, Organisasi Masyarakat, Akademisi dan Pakar dalam rangka mensukseskan pelaksanaan agenda TPB. Kami mengapresiasi langkah pemerintah itu," kata Suryani.

Saat ini, kata dia, pihaknya akan terus mendorong agar dunia usaha juga dapat berkontribusi pada pencapaian TPB melalui penerapan CSR berbasis SNI ISO 26000, dan hal ini akan disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan, agar bersama-sama bergotong-royong mencapai semua target uang telah disepakati.