INDUSTRY co.id -Jember - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil meminta pemerintah tidak memasukkan komponen subsidi dalam penghitungan harga pokok produksi (HPP) gula petani.

Saat ini, lahan tebu secara nasional mencapai 350 ribu hektare. "Misalnya per hektare dibutuhkan 1 ton pupuk, berarti dibutuhkan 350 ribu ton pupuk," kata Arum di sela-sela acara 'Pencanangan Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu: Sinergi BUMN untuk Mewujudkan Swasembada Gula yang Berdaya Saing', di lahan tebu PT Perkebunan Nusantara XII, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Rabu (15/11/2017).

Jumlah sebesar itu tak bisa seluruhnya dipenuhi dengan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, Arum meminta agar komponen biaya yang dimasukkan adalah pupuk non subsidi dan kredit komersial, dan bukannya komponen biaya subsidi.

"Alokasi pupuk bersubsidi seharusnya 45 juta ton, tapi pemerintah hanya mampu menyediakan 9,5 juta ton. Pupuk selebihnya dari mana didapatkan kalau bukan dari pupuk non subsidi," jelasnya,

Jika komponen subsidi tak dimasukkan, maka budidaya tebu tetap akan mempunya nilai lebih. "Petani juga bergairah," tambah Arum.

Gairah petani perlu dijaga untuk mendukung kesinambungan program swasembada gula. Apalagi di tengah situasi menurunnya produktivitas gula karena anomali cuaca. "Diperkirakan produksi gula nasional tahun ini akan turun dari 2,5 juta ton menjadi 2,3 juta ton," kata Arum.(bj)