INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyerahkan lahan seluas 225 hektare untuk dikelola PT Garam (Persero) sebagai upaya mendukung percepatan swasembada garam nasional pada 2020.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (14/11/2017)  mengatakan lokasi lahan seluas 225 hektare tersebut berada di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dikelola menjadi lahan industri garam.

"Kami berikan lahan berstatus HGU untuk industri garam, ada tiga HGU totalnya 225 hektare diberikan kepada PT Garam. Ini adalah langkah awal," katanya.

Ia mengatakan hal itu pada Peringatan Hari Tata Ruang Nasional di Kantor Kementerian ATR Jakarta, Selasa.

Untuk rencana pembangunan komoditas pergaraman nasional, Kementerian ATR juga menyerahkan sertifikat hasil pendayagunaan tanah terlantar atas obyek HGU (Hak Guna Usaha) seluas 545,49 ha di Kabupaten Nakegeo, Nusa Tenggara Timur, untuk dikelola Pemerintah Kabupaten Nakegeo.

Tanah tersebut merupakan lahan bekas HGU yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.

Menurut Sofyan, lahan tersebut juga sudah melalui kajian teknis dan yuridis yang menyatakan bahwa lahan tersebut cocok untuk kawasan ladang garam di wilayah timur Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko mengharapkan dengan lahan seluas 300 ha yang sudah ada sebelumnya dan tambahan dari Kementerian ATR 225 ha, bisa menekan laju importasi garam, terutama aneka pangan atau garam industri yang saat ini impornya mencapai 500 ribu ton.

"Lahan 525 hektare ini paling tidak bisa memberikan 'output' untuk empat tahun ke depan minimal 50 ribu ton dalam upaya menekan laju importasi garam aneka pangan yang masuk dalam klaster industri," katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menyediakan lebih banyak lagi lahan untuk industri garam, terutama di Kupang, NTT, yang masih memiliki potensi pengelolaan seluas 5.000 ha, antara lain di Nakegeo dan Malaka.

Dalam pengelolaan lahan industri garam tersebut, PT Garam akan bekerja sama dengan petani tradisional dan nelayan tambak setempat agar kualitas dan kuantitas produksi garam yang dihasilkan bernilai tambah. (Ant)