INDUSTRY.co.id - Jakarta, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hari ini, (9/11/2017) mengadakan seminar nasional bertajuk "Pengembangan Infrastruktur yang Terintegrasi di Kawaan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus".

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar mengatakan, kawasan industri merupakan simbol untuk mendorong pertumbuhan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus mempercepat pengembangan kawasan industri baik di pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa.

"Selain itu, melalui seminar ini kita ingin menyamakan persepsi tentang pengertan kawasan industri dan kawasan industri khusus (KEK). Selama ini sering orang belum paham, padahal sebenarnya kawasan industri khusus ya kawasan industri," ujar Sanny kepada INDUSTRY.co.id di sela-sela acara seminar kawasan industri di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Ia menambahkan, yang membedakan KEK dengan kawasan industri adalah insentif. beberapa KEK diberika insentif baik fiskal maupun non fiskal. "Tetapi ini diperlukan di beberapa daerah yang memang masih tertinggal namun mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sehingga pemerintah memberikan dukungan baik yang terkait dengan infrastruktur maupun inssentif nonfiskal lainnya," terangnya.

Lebih lanjut, Sanny menambahkan, seminar ini juga bertujuan agar teman-teman perusahaan pengembang dan pengelola kawasan memahami tentang kesiapan dari pemerintah khususnya dari PLN untuk dukungan supplai daya listrik maupun dari Pertamina untuk dukungan supplai gasnya.

"Pemerintah siap melayani permintaan dari perusahaan-perusahaan industri yang ada di kawasan industri," tambah Sanny.

Dalam acara seminar tersebut, para pengusaha mengeluhkan masalah perizinan dan harga gas. Terkait hal tersebut, Sanny menjelakan, ini memang tantangan bagi pemerintah khususnya perusahaan-perusahaan penyedia infrastruktur atau utilitas itu memang harus bekerja secara lebih efisien untuk menggunakan sumber-sumber energi yang menghasilkan gas dan maupun listri dengan harga yang kompetitif.

"Investor selalu membandingkan harga gas an listrik dengan negara-negara pesaing kita. Ini supaya bener-benar menjadi perhatian juga buat pemerintah," tegasnya.

Menurutnya, saat ini kami (HKI) sudah mempersiapkan sekian banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan kawasan industri. "Kami (HKI) terus mendorong agar perusahaan-perusahaan peyedian layanan infrastruktur dan utilitas harus sudah semakin siap dengan adanya kawasan-kawasan yang berkembang maupun yang sudah berkembang," ucap Sanny.

Terkait masalah perizinan, Sanny mengungkapkan, saat ini masalah perizinan lebih banyak terkendala di pemerintah daerah. Menurutnya, tidak semua pemimpin daerah itu meresponsip terhadap investor yang ingin datang atau mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dikaitkan dengan masalah investasi dan semacamnya.

"Di berbagai wilayah Indonesia fitur pemimpin daerahnya bermacam-macam, ada yang support ad juga yang mungkin perlu diakomodasi harapan-harapannya. Hal-hal seperti itu harus dikurangi, ini kan bertujuan untuk daerahnya sudah seharusnya pemimpin daerah lebih terbuka untuk menerima investor di daerahnya," tutup Sanny.