INDUSTRY co.id -Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengatakan, Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dapat mempercepat penyelesaian atas sengketa lahan.

Menurut Sofyan, dengan beleid tersebut kepastian lahan sawit milik rakyat semakin terjamin clear and clean. Sehingga bisa mempercepat pelaksanaan program peremajaan kepala sawit atau replanting. 

"Tahun lalu kita janji sertifikat untuk 30 ribu hektar lahan untuk replanting. Jika 2,5 juta hektar bisa direplanting dan memenuhi syarat good plantation, serta lahannya clear dan clean, bersertifikat, maka petani tidak akan terkendala pembiayaan dari perbankan. Serta legalitasnya jelas," kata Sofyan dalam acara Internaional Palm Oil Conference di Bali Nusa Dua Conference, Bali, Kamis (2/11/2017).

Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar setidaknya 5 juta bidang tanah tahun ini terdaftar dan bersertifikat. "Kami usahakan kerja keras, target tahun ini 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, setelah itu tiap tahun nanti targetnya itu mungkin 10 juta. Tapi itu nanti, sekarang sampai 2018 sudah ada anggaran, 2019 sedang diperjuangkan di APBN nanti," katanya.

Sofyan mengatakan, pada 2025 seluruh tanah di Indonesia ditargetkan sudah bersertifikat. Mengingat selama ini, masih banyak tanah atau lahan yang belum memiliki bukti legalitasnya.

 "Misalkan masyarakat punya tanah yang diwariskan turun-temurun, tetapi kalau tidak ada bukti apa-apa itu yang kami sertfikat. Dengan sertifikat ini bisa pergi ke bank untuk meminjam uang dan sebagainya. Jadi sertifikat ini adalah memberikan legalitas dan bukti hak milik terhadap tanah," jelasnya.

Hingga saat ini, kata Sofyan, baru 40% tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat. Baik itu tanah pertanian maupun non pertanian. "Bahkan di Jakarta pun baru sekitar 70 persen tanah yang bersertifkat, itu yang jadi sumberSofyaneta," kata Sofyan.