INDUSTRY.co.id - Jakarta- Profesor pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar menilai kehadiran Presiden Joko Widodo dalam forum-forum internasional penting untuk memunculkan kembali peran kepemimpinan Indonesia yang semakin memudar dalam beberapa tahun terakhir.

"Butuh kepemimpinan intelektual, tidak hanya hadir secara fisik tetapi (presiden harus) memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan ide dan membangun hubungan dengan pihak lain," ujar Dewi dalam diskusi tentang kelemahan kebijakan luar negeri Indonesia yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (21/10/2017)

Absennya Presiden Jokowi dalam tiga kali berturut-turut Sidang Umum PBB dianggap Dewi tidak dapat diterima mengingat saat ini Indonesia sedang berjuang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, isu kevakuman kepemimpinan di ASEAN juga mencuat karena Indonesia sebagai negara yang kepemimpinannya diakui secara alami semakin tidak mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral.

Meski tidak memungkiri bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat kemajuan antara lain di bidang diplomasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, aktifnya Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional, perlindungan integritas teritorial, dan perlindungan WNI, Dewi harus mengakui bahwa Jokowi bukanlah presiden yang memprioritaskan kebijakan luar negeri.

"Ini juga masalah gaya kepemimpinan. Meskipun ibu Retno (Marsudi) melakukan tugasnya dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya kepemimpinan Indonesia tetap dilihat dari presidennya," tutur mantan anggota Dewan Penasihat PBB tentang Perlucutan Senjata itu.

Karena cenderung menitikberatkan kebijakan luar negeri untuk urusan perdagangan dan investasi, Dewi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa "tidak ada makan siang yang gratis dalam hubungan internasional".

Ungkapan tersebut mengacu pada fakta bahwa saat Indonesia gencar menjalin kerja sama ekonomi dengan kekuatan besar, pada masa lalu dengan Amerika Serikat dan kini dengan China, selalu akan ada risiko pada dimensi keamanan dan politik.

"Kita harus sangat sadar bahwa sebuah negara berpotensi terkunci dalam hubungan yang asimetris. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak bergantung kepada negara lain karena akan merusak ekonomi strategis kita, itulah contoh buruk yang terjadi di Kamboja," tutur Dewi.

Berbeda pendapat dengan Dewi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andri Hadi menilai bahwa Presiden Jokowi sebetulnya memiliki perhatian yang besar dan cukup banyak terlibat terkait kebijakan luar negeri, meskipun ia memiliki pendekatan dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih menonjol dalam hal diplomasi.

"Dan beliau sebetulnya cukup populer dalam forum-forum internasional. Jadi, saya rasa tidak adil mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak menjadikan kebijakan luar negeri sebagai prioritas hanya karena dia tidak menghadiri pertemuan PBB," kata Andri. (Ant)