INDUSTRY.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ambisi besar memangkas kekurangan pasokan (backlog) perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2015-2019. Ambisi tersebut diwujudkan dengan mencanangkan program satu juta rumah sejak awal pemerintahannya.

Targetnya,angka backlog rumah dapat berkurang dari 11,4 juta pada 2015 menjadi 6,8 juta unit rumah pada tahun 2019. Sejauhmanakah pemerintah dapat mampu merealisasikan?

Kepala Badan Litbang dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Danis Hidayat Sumadilaga menegaskan peran pemerintah hanya sebagai stimulan. Pasalnya kemampuan pemerintah yang tercermin dalam fiskal hanya 10 -15% untuk mewujudkan program satu juta rumah.

"Anggaran Pendapatan Belanja Negara  tidak akan berubah dari itu, kita ada deviasi sekitar 25 persen. Kita dorong swasta," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenpupera Danis Hidayat Sumadilaga di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10/2017).

Guna  mewujudkan program  satu juta rumah diakui Danis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada partisipasi dari swasta, BUMN, dan Real Estat Indonesia (REI).

Ia meminta keterlibatan swasta dalam membangun rumah susun Transit Oriented Development (TOD) bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Contohnya, TOD di Pondok Cina, Depok yang bisa terbangun 3.000 unit."Nah, itu kita dorong swasta memanfaatkan aset yang ada dengan kriteria tetap untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia.

Saat ini, dari target satu juta rumah per tahun, Kemenpupera belum berhasil memenuhinya. Pada 2015 pihaknya baru dapat menyediakan 700.000  unit.Kemudian ditahun berikutnya, 800.000  unit. Adapun di tahun ini ditargetkan mampu terpenuhi sebanyak 700.000 unit.Artinya baru tercapai 2,2 juta unit dari target tiga juta unit dalam tiga tahun.

"Ini akan tercapai Insyaallah untuk perumahan sekitar 74 persen," kata Danis seraya menambahkan dalam waktu tersisa dua tahun dapat terealisasi lebih dari 80 persen