INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Capaian tersebut menjadi penegasan atas komitmen kementerian dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Bagi Kementan, raihan opini WTP bukan sekadar pengakuan atas kualitas pengelolaan administrasi keuangan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian dan masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti dengan meningkatnya manfaat penggunaan anggaran negara bagi petani dan pembangunan pertanian.

"Yang paling penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran negara yang dikelola mampu menghasilkan manfaat nyata bagi petani, meningkatkan produksi pangan nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian," ujar Andi Amran Sulaiman.

Menurut Kementan, pemanfaatan anggaran difokuskan pada peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan nasional, modernisasi dan mekanisasi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan sistem pengawasan melalui digitalisasi.

Sejumlah indikator kinerja turut ditampilkan sebagai gambaran dampak pengelolaan anggaran tersebut. Di antaranya proyeksi produksi beras Indonesia pada 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 38 juta ton menurut FAO, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan produksi beras tertinggi di dunia.

Selain itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disebut telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, yang diklaim sebagai cadangan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. 

Di tingkat petani, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram guna memberikan kepastian harga.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat berada pada angka 127,73 yang menunjukkan tren peningkatan kesejahteraan petani. 

Di sektor sarana produksi, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga dilaporkan turun sekitar 20 persen tanpa menambah beban subsidi pada APBN.

Dalam aspek pengawasan, Kementan menyatakan terus memperkuat upaya pemberantasan praktik mafia pangan. 

Sepanjang periode 2024 hingga 2026, tercatat sebanyak 92 kasus berhasil ditangani, terdiri atas 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, dan tiga kasus yang melibatkan oknum internal. 

Dari penanganan tersebut, aparat penegak hukum telah menetapkan 77 orang sebagai tersangka.

Menutup pernyataannya, Amran menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Target kami bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan setiap kebijakan, setiap program, dan setiap anggaran benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk meningkatnya produksi pangan, terbukanya lapangan kerja, naiknya pendapatan petani, dan semakin kuatnya ketahanan pangan Indonesia," kata Amran.

Kementerian Pertanian menegaskan akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.