INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) resmi melakukan penyempurnaan tata kelola layanan International Standard Book Number (ISBN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menyesuaikan dengan standar internasional. 

Salah satu perubahan penting yang dihasilkan adalah dicabutnya pembatasan bagi penerbit perguruan tinggi sehingga kini dapat menerbitkan berbagai jenis karya, termasuk karya kreatif.

Pembaruan tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan ISBN yang digelar di Jakarta, Rabu (1/7/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, asosiasi penerbit, penerbit perguruan tinggi, penerbit swasta, hingga unit kerja di lingkungan Perpusnas.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengatakan forum tersebut menjadi wadah dialog untuk menghimpun berbagai masukan demi menghadirkan layanan ISBN yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan standar yang ditetapkan International ISBN Agency.

"Forum Konsultasi Publik bukan sekadar ruang menerima masukan, tetapi menjadi sarana menyusun kebijakan layanan ISBN yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap selaras dengan standar internasional," ujar Aminudin.

Dalam forum tersebut, Perpusnas juga meluruskan berbagai kesalahpahaman yang selama ini berkembang mengenai penerbitan ISBN.

Aminudin menjelaskan bahwa ISBN bukan merupakan penilaian terhadap kualitas sebuah karya, melainkan identitas untuk publikasi yang diterbitkan dan didistribusikan kepada masyarakat luas.  Oleh karena itu, sejumlah dokumen akademik seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, hingga buku panduan praktikum yang hanya digunakan secara internal tidak memenuhi syarat memperoleh ISBN.

Menurutnya, laporan penelitian baru dapat diajukan ISBN apabila telah diubah menjadi monograf yang diterbitkan untuk konsumsi publik.

"Hasil penelitian akan diberikan ISBN ketika sudah diubah menjadi monograf. Monograf merupakan buku yang diterbitkan untuk masyarakat luas, bukan lagi laporan penelitian yang digunakan secara terbatas," jelasnya.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Bibliografi dan Layanan ISBN dan ISMN, Ratna Gunarti, yang menegaskan bahwa proses verifikasi ISBN sepenuhnya mengacu pada ketentuan International ISBN Agency.

Salah satu kebijakan baru yang mendapat perhatian adalah pencabutan aturan yang sebelumnya membatasi penerbit perguruan tinggi hanya dapat menerbitkan buku ajar, monograf, buku referensi, dan bunga rampai.

Keputusan tersebut diambil setelah Perpusnas menerima berbagai masukan dari kalangan penerbit perguruan tinggi yang menilai pembatasan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia akademik maupun industri penerbitan.

Melalui kebijakan baru tersebut, penerbit perguruan tinggi kini memiliki kesempatan yang sama dengan penerbit lainnya untuk menerbitkan berbagai jenis karya, termasuk karya kreatif, selama memenuhi ketentuan penerbitan yang berlaku.

Selain melakukan pembaruan regulasi, Perpusnas juga memperbaiki mekanisme layanan ISBN agar proses pengajuan menjadi lebih cepat dan efisien.

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah mekanisme antrean baru bagi pemohon yang harus melengkapi dokumen. Setelah persyaratan diperbaiki, pemohon tidak perlu lagi mengulang antrean dari awal sehingga waktu pelayanan dapat dipersingkat tanpa mengurangi kualitas proses verifikasi.

Aminudin juga mengimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses pengajuan ISBN agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Kalau memang ada kendala, sampaikan saja kepada kami. Jelaskan persoalannya secara lengkap, supaya kami bisa membantu menyelesaikannya. Jangan hanya menyampaikan keluhannya, tetapi kami tidak tahu letak masalahnya di mana," katanya.

Perpusnas mengungkapkan bahwa sejak Indonesia bergabung dalam sistem ISBN internasional pada tahun 1986, sebanyak empat juta nomor ISBN telah dialokasikan untuk Indonesia.

Pengelolaan tersebut terus dikoordinasikan bersama International ISBN Agency agar alokasi ISBN nasional tetap sesuai dengan standar internasional sekaligus mampu memenuhi kebutuhan industri penerbitan Indonesia yang terus berkembang.