INDUSTRY.co.id - JAKARTA — Wacana pengembangan energi nuklir di Indonesia kembali menguat di tengah dorongan transisi energi nasional. Namun, di balik potensi besar sebagai sumber energi rendah emisi, penerimaan publik dan mitigasi risiko dinilai masih menjadi pekerjaan rumah utama sebelum pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) benar-benar masuk ke bauran energi nasional.

Hal itu mengemuka dalam diskusi panel PYC Talks Vol. 2 bertajuk Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana yang digelar Purnomo Yusgiantoro Center pada Selasa (28/4).

Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.

Founder sekaligus Dewan Pembina PYC, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan bahwa pembangunan energi nuklir tidak bisa semata dilihat dari aspek teknologi. Menurutnya, tata kelola, komunikasi publik, hingga mitigasi risiko menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.

“Pengembangan energi nuklir bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko,” ujarnya dalam sambutan pembuka.

Senada, Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro menekankan pentingnya kebijakan energi yang berbasis kajian inklusif dan transparan. Ia mengatakan PYC berkomitmen mendorong formulasi kebijakan energi yang berorientasi pada ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Dari sisi strategis, anggota Dewan Pertahanan Nasional, Yayat Ruyat, menilai energi nuklir memiliki dimensi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan.

Menurutnya, nuklir bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan daya saing industri. “Pembangunan PLTN harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional karena statusnya sebagai objek vital strategis,” katanya.

Sementara itu, dari sisi operasional sistem kelistrikan, PLN melalui Didik Fauzi Dakhlan menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur jaringan. PLTN, kata dia, harus diintegrasikan secara matang ke sistem kelistrikan nasional agar mampu berfungsi sebagai baseload power yang stabil dan rendah emisi.

Di sisi lain, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus anggota Dewan Riset Nasional, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengingatkan bahwa tantangan terbesar pengembangan nuklir di Indonesia justru bukan pada aspek teknis.

Ia menilai penerimaan publik dan social licence to operate (SLO) menjadi faktor kunci. Tanpa legitimasi sosial, proyek PLTN berpotensi menghadapi resistensi yang dapat memperlambat implementasi.

“Strategi komunikasi harus konsisten, transparan, dan berbasis bukti agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko energi nuklir,” ujarnya.

Djarot juga menyoroti faktor geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire, sehingga aspek mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen.

Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Tanjungpura, Netty Herawati. Ia menilai tantangan terbesar energi nuklir adalah membangun kepercayaan publik, terutama di tingkat akar rumput.

Menurut Netty, kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial harus dijembatani melalui komunikasi yang kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dari diskusi tersebut, setidaknya ada empat catatan penting. Pertama, transparansi data keselamatan menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Kedua, strategi komunikasi yang efektif dibutuhkan untuk meredam kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY). Ketiga, penguatan mitigasi risiko harus mempertimbangkan kompleksitas geologi Indonesia. Keempat, penerimaan publik menjadi penentu utama keberhasilan implementasi energi nuklir di Tanah Air.

Di tengah target dekarbonisasi dan kebutuhan energi yang terus meningkat, nuklir dinilai berpotensi menjadi solusi jangka panjang. Namun, tanpa legitimasi sosial dan sistem mitigasi risiko yang solid, jalan menuju implementasi PLTN di Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi tantangan panjang.