INDUSTRY.co.id - Jakarta – Polemik rencana impor 105.000 mobil niaga dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kian memanas. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai respons Dasco sejalan dengan aspirasi pelaku industri otomotif nasional. Bahkan, menurutnya, langkah itu berpotensi menyelamatkan industri dalam negeri dari tekanan besar akibat impor dalam jumlah masif.

“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa dibayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang,” kata Saleh dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (23/2).

Sebelumnya, Dasco menyampaikan telah meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut, mengingat Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. 

Ia menyebut keputusan final akan dibahas lebih rinci setelah Presiden kembali, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.

Menurut Saleh, para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen, telah berkoordinasi dan memohon agar impor kendaraan dalam bentuk completely built up (CBU) dihentikan. 

Ia menegaskan, jika produsen asal India serius menggarap pasar Indonesia, seharusnya mereka membangun fasilitas produksi di Tanah Air.

“Seperti Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK hingga BYD dan VinFast yang sudah berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia. Pemerintah harus menempatkan semua pelaku usaha pada level playing field yang sama,” ujarnya.

Rencana impor oleh PT Agrinas Pangan Nusantara—yang ditunjuk melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Kopdes Merah Putih—dinilai berpotensi mematikan industri otomotif nasional.

Saleh menilai, impor kendaraan utuh dalam jumlah besar tidak hanya menggerus pasar domestik, tetapi juga bertentangan dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi yang selama ini digaungkan pemerintah.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa sulit tercapai jika industri nasional tidak tumbuh. Industri otomotif memiliki backward linkage dan forward linkage yang besar. Ini menyangkut industri komponen, logistik, hingga tenaga kerja,” tegas mantan Menteri Perindustrian itu.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengecek langsung ke kementerian terkait. Menurutnya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi disebut tidak mengetahui rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun tersebut.

“Ini bukan angka kecil. Jika digunakan untuk membeli produk dalam negeri, nilai tambah dan multiplier effect-nya sangat besar,” ujarnya.

Saleh mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki regulasi tegas melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021. Aturan ini mengatur tata cara perizinan, pengembangan, dan persyaratan teknis industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, termasuk skema completely knocked down (CKD) dan incompletely knocked down (IKD).

Regulasi tersebut mewajibkan pendalaman struktur industri dan peningkatan kandungan lokal sebagai bagian dari strategi substitusi impor dan penguatan daya saing nasional.

Tak hanya itu, aturan tersebut juga memuat persyaratan teknis ketat seperti uji emisi karbon dioksida (CO₂) dan efisiensi konsumsi bahan bakar, sejalan dengan agenda transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik.

“Dengan regulasi ini, pemerintah berharap industri otomotif nasional tidak hanya tumbuh dari sisi volume produksi, tetapi juga naik kelas dari sisi teknologi dan kontribusi terhadap ekonomi hijau,” kata Saleh.

Kini, publik menanti keputusan akhir pemerintah. Apakah impor 105.000 mobil India benar-benar akan dilanjutkan, atau justru menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional?