INDUSTRY.co.id - Jakarta – Rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India bagi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menuai sorotan tajam dari sejumlah anggota DPR RI. 

Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta komitmen penguatan industri dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menegaskan, rencana impor besar-besaran itu tidak sejalan dengan semangat nasionalisme ekonomi yang menjadi bagian dari Asta Cita, Prabowonomics, hingga Sumitronomics.

“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran nasionalistik yang sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo,” ujar Gobel di Jakarta, kemarin.

Dirinya mengingatkan bahwa fiskal dan BUMN seharusnya menjadi instrumen pengungkit ekonomi nasional, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan data penjualan otomotif, total penjualan mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, turun sekitar 7,2 persen dibandingkan 2024. Dari jumlah tersebut, penjualan pikap tercatat 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25.000 unit.

Menurut Gobel, di tengah kondisi tersebut, kebijakan impor justru berpotensi melemahkan industri dalam negeri yang masih memiliki kapasitas produksi besar.

“Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil impor tersebut? Padahal pengangguran terbesar berasal dari lulusan vokasi. Jika industri otomotif bergerak, banyak lulusan SMK yang terserap. Impor di situasi ini sangat ironis,” katanya.

Ia menegaskan, setiap produk yang dibeli sejatinya berarti membeli jam kerja negara lain. Karena itu, ia mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

“Dari setiap produk yang kita beli, berarti kita membeli jam kerja orang di balik produk itu. Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau memberi jajan ke rakyat negara lain?” ujarnya.

Gobel menambahkan, industri otomotif nasional telah memiliki jaringan produksi dan layanan purna jual yang luas, serta didukung rantai pasok UMKM sebagai bagian dari “pohon industri”.

Ia juga menilai pengadaan kendaraan untuk KDMP seharusnya menjadi momentum bagi industri dalam negeri, termasuk PT Pindad, untuk menunjukkan kapasitasnya.

“Dalam prinsip pohon industri, satu industri besar menopang banyak UMKM. Industri otomotif kita sudah punya jaringan dan SDM. Ini mestinya jadi momentum bagi Pindad membuktikan kemampuannya,” kata Gobel.

Ia pun mengingatkan agar program KDMP tidak berubah menjadi proyek semata.

“KDMP itu program, bukan proyek. Harus dijalankan sesuai visi-misi Presiden. Kita harus menjaga visi tersebut bersama,” ujarnya.

Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI A. Iman Sukri. Ia menilai rencana impor tersebut bertentangan dengan kebanggaan sekaligus komitmen Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian produksi kendaraan dalam tiga tahun ke depan.

“Presiden sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal. Bahkan menteri dan pejabat diarahkan menggunakan Maung sebagai wujud komitmen produk dalam negeri. Kok masih ada kementerian yang mewacanakan impor kendaraan?” kata Iman, Sabtu (21/2).

Dia menyebut, kapasitas industri otomotif nasional mencapai sekitar 2,5 juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga seperti pikap. Bahkan, segmen pikap disebut sebagai salah satu produk unggulan yang tidak hanya memenuhi pasar domestik, tetapi juga ekspor.

Ia juga mengingatkan agar BUMN berhati-hati dalam membelanjakan anggaran negara, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

“Kalaupun belanja, harus ada multiplier effect bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai justru menguntungkan industri negara lain,” ujarnya.

Seperti diberitakan, PT Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 unit mobil dari India, terdiri dari 35.000 pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 pikap 4x4, serta 35.000 truk roda enam produksi Tata Motors. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi logistik KDMP. Nilai pembelian diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PT Agrinas terkait respons atas kritik DPR tersebut. Polemik impor 105.000 kendaraan ini diperkirakan akan terus bergulir, mengingat besarnya nilai transaksi dan dampaknya terhadap arah kebijakan industrialisasi nasional.