INDUSTRY.co.id - Jakarta – Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diambil pemerintah sejak Oktober 2021 kembali menjadi sorotan. Evaluasi terbaru menunjukkan, meski sukses menekan emisi dan mendorong elektrifikasi kendaraan, kebijakan ini ternyata membawa konsekuensi besar terhadap industri otomotif nasional, penerimaan pajak, hingga Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dampak kebijakan hingga 2025, program LCEV tercatat menurunkan output industri otomotif sekitar 6%, dengan nilai ekonomi hampir Rp 12 triliun. Penurunan ini terjadi di tengah kontraksi pasar kendaraan bermesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine/ICE) yang mencapai 15%.

Tak hanya sektor otomotif, dampak LCEV juga menjalar ke ekonomi nasional. Studi mencatat PDB Indonesia turun hampir Rp 8,8–9 triliun akibat implementasi program ini. Dari sisi ketenagakerjaan, hingga 2025 diperkirakan sekitar 15 ribu tenaga kerja hilang, terutama karena penurunan ICE tidak sepenuhnya dikompensasi oleh produksi kendaraan listrik yang masih didominasi impor. Pasalnya, pasar Battery Electric Vehicle (BEV) di Indonesia masih sangat bergantung pada unit CBU impor, sementara pasar hybrid (HEV) belum mendapat insentif optimal.

"Dari sisi fiskal, pemerintah disebut “berkorban besar”. Insentif BEV berupa PPnBM 0% dan PPN hanya 2% untuk CKD menyebabkan penerimaan pajak anjlok," kata Peneliti LPEM UI, Riyanto.

Pada 2024 saja, tanpa program LCEV, pemerintah seharusnya bisa mengantongi lebih dari Rp 7 triliun dari BEV. Namun realisasinya hanya sekitar Rp 850 miliar, sehingga terjadi kehilangan penerimaan pajak Rp 6,3 triliun.

Berbeda dengan BEV, segmen Hybrid Electric Vehicle (HEV) justru menunjukkan rasio yang lebih sehat. Meski pemerintah “kehilangan” potensi pajak sekitar Rp 4 triliun, penerimaan yang tetap masuk mencapai Rp 7,6 triliun. Artinya, rasio pajak yang diterima lebih besar dari yang dikorbankan.

Hybrid Lebih Murah Tekan Emisi dibanding BEV

Kajian ini juga mengungkap fakta menarik soal biaya penurunan emisi karbon. Dengan pendekatan well-to-wheel (dari sumber energi hingga roda), teknologi hybrid medium dan small justru lebih efisien menurunkan emisi dibanding BEV saat ini. Sebab, listrik Indonesia masih didominasi pembangkit berbasis batu bara. Akibatnya, meski BEV nol emisi di jalan, secara total siklus energi, pengurangan emisinya belum optimal.

Program LCEV memang berhasil menurunkan emisi hingga 9,4% berbasis penjualan pada 2025, namun secara kumulatif berbasis stok kendaraan, penurunannya hanya sekitar 1,5%.

Selain itu, studi ini juga mensimulasikan skenario baru: penurunan PPnBM hybrid menjadi hanya 2% hingga 2030, berbasis peningkatan TKDN dan lokalisasi produksi. Hasilnya signifikan, penjualan HEV diproyeksikan melonjak dari 168 ribu unit menjadi sekitar 210 ribu unit pada 2030, atau bertambah hampir 40 ribu unit.

Adapun dampaknya yaitu, PDB naik Rp 4 triliun (2026) hingga Rp 21 triliun (2030), lapangan kerja bertambah hingga 28 ribu orang, tambahan potensi pajak HEV Rp 4 triliun di 2030. Meski pemerintah masih harus “berkorban” pajak sekitar Rp 736 miliar, manfaat ekonomi makro dinilai jauh lebih besar.

Hybrid Tak Membunuh BEV

Kekhawatiran bahwa insentif hybrid akan “mematikan” pasar BEV juga ditepis. Hasil simulasi menunjukkan, pertumbuhan HEV tidak menghambat ekspansi BEV secara signifikan. Keduanya justru bisa berjalan beriringan, terutama jika elektrifikasi PLN semakin hijau ke depan.

Studi ini juga menegaskan, kunci memperluas pasar otomotif nasional adalah memperbaiki daya beli. Menurunkan harga mobil baru lewat insentif pajak dinilai jauh lebih realistis ketimbang menaikkan harga mobil bekas, yang berisiko tidak populis.

"Dengan ruang kebijakan pada PPnBM, PPN, dan insentif berbasis TKDN, sektor otomotif nasional dinilai bisa kembali tumbuh tanpa didominasi impor," ungkapnya.

Berdasarkan hasil studi tersebut menyatakan bahwa program LCEV dinilai tepat arah, namun perlu koreksi. Insentif yang lebih proporsional untuk hybrid berbasis lokalisasi dapat menjadi jembatan transisi yang lebih efektif, menjaga industri, menekan emisi, memperkuat fiskal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kata lain, masa depan otomotif Indonesia bukan BEV saja, tapi kombinasi cerdas antara hybrid, elektrifikasi, dan industri lokal," tutup Riyanto.