INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Tempo Media Group memulai rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Jakarta Kota Sinema” untuk merumuskan indikator dan ukuran utama guna mewujudkan Jakarta Kota Sinema. Pembahasan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan Jakarta masuk dalam jejaring kota kreatif dunia, khususnya kategori Film, di bawah UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

Rangkaian FGD berlangsung selama enam hari, dari 1 Desember 2025 – 5 Desember 2025, dan 8 Desember 2025 di AONE Hotel di Jakarta Pusat. Total terdapat sembilan kelompok diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti unsur pemerintahan, sineas, komunitas, akademisi, hingga pelaku usaha.

Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli menuturkan, seluruh rangkaian diskusi menekankan pentingnya konsep kota sinema yang komprehensif, bukan sekadar kemudahan perizinan syuting. Gagasan ini dipicu sejak Februari 2025 ketika Tempo menyelenggarakan Festival Film Tempo dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Sekitar dua pekan sebelum Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sejak pertama kali kami menyebutkan ide kota sinema, Bang Doel langsung menangkap urgensinya,” kata Arif. “Pengalamannya syuting Si Doel Anak Sekolahan di Belanda jauh lebih mudah dan murah dibanding di Jakarta. Artinya, ada masalah mendasar yang mesti dibenahi, dari perizinan hingga keamanan di lapangan.”

Kendati begitu, Arif melanjutkan, kota sinema bukan hanya urusan syuting yang efisien. Diperlukan ekosistem film yang terintegrasi. Mulai dari pendidikan, ruang produksi, ruang apresiasi, pendanaan, teknologi, hingga kesiapan industri pendukung. “Intinya adalah menyatukan seluruh kemampuan dan sumber daya agar tercipta ekosistem yang sehat dan mendorong semua pelaku,” tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif Provinsi Jakarta, Andhika Permata, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Puji Hastuti, menambahkan bahwa Pemprov telah berupaya memperkuat ekosistem perfilman. Salah satu langkah yang kini tengah dirumuskan adalah Jakarta Film Commission, penyiapan platform Filming in Jakarta, hingga mekanisme insentif fiskal untuk para sineas.

Semua upaya itu belum cukup, masih banyak tantangan yang harus dijawab guna menghasilkan kebijakan yang komprehensif. “Pemerintah Provinsi Jakarta ingin melakukan studi untuk mendapatkan gambaran berdasarkan data dan pendapat para ahli serta pelaku industri Apakah Jakarta layak untuk dikembangkan menjadi kota cinema? Apa saja yang sudah dimiliki Jakarta untuk memenuhi syarat menjadi sebuah kota cinema? Dan apa saja yang masih perlu dikembangkan?” tutur Puji.

Karena itu, FGD ini bertujuan untuk menggali data, pendapat para pakar, pelaku serta pemangku kepentingan lain serta industri perfilman untuk menjawab pertanyaan besar. “Apakah Jakarta layak untuk dikembangkan menjadi kota cinema?” kata Puji.

Dalam FGD di hari pertama untuk topik “Konsep dan Indikator Jakarta Kota Sinema” menghadirkan tiga pembicara, yakni kritikus film Eric Sasono, penggagas Jakarta Cinema Club Christian Putra, serta Presiden Indonesian Cinematographers Society Agni Ariatama.

Menurut Agni, sebenarnya Jakarta punya modal kuat sebagai kota sinema. “Namun, diperlukan kebijakan terintegrasi dan partisipatif, juga harus memperluas kerja sama internasional sesuai standar UNESCO-WIPO,” ucapnya. “Sehingga film dapat menjadi bagian dari DNA kota dan jati diri budaya Jakarta. Modal kuat itu terlihat pada 141 rumah produksi berlokasi di Jakarta, atau 80 persen dari kuantitas nasional.”

Sedangkan Eric menyoroti beberapa hal, antara lain Pemprov perlu menyediakan dukungan finansial seperti insentif pajak, maupun hibah non profit. Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya ruang putar di Jakarta.

Eric, Agni, maupun Christian bersepakat dengan dua rekomendasi. Pertama terkait status “Kota Sinema” dari UCCN, saat ini masih perlu penegasan apakah sebuah kota bisa mendapatkan dua identitas, mengingat Jakarta sudah menyandang gelar City of Literature.

Kedua, mereka menegaskan bahwa Jakarta tetap membutuhkan Jakarta Film Commission untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih terjadi. “Contoh paling mudah, pelaku perfilman masih susah melakukan syuting karena banyak hal, mulai dari rumitnya izin sampai berbagai gangguan yang terjadi,” kata Agni.

Jadwal FGD Jakarta Kota Sinema

NO

          GROUP     TANGGAL          TOPIK

1        Group 1 Senin, 1 Des 2025    Konsep dan Indikator Jakarta Kota Sinema

2        Group 2 Selasa, 2 Des 2025 Distribusi dan Komersialisasi Film-Film di Jakarta

3       Group 3 Selasa, 2 Des2025   Literasi dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Karya Film

4       Group 4 Rabu, 3 Des 2025     Dampak Ekonomi Pengganda dari industri film di

Jakarta

5       Group 5

          Rabu, 3 Des 2025

          Dampak Ekonomi Pengganda dari industri film berbasis kekayaan intelektual (intellectual property – IP) di Jakarta

6           Group 6

             Kamis, 4 Des 2025   Warisan/Kearsipan Film

7           Group 7   Kamis, 4 Des 2025

                              Pendidikan dan Pelatihan SDM Film di Jakarta

                     

8. Group 8 Jumat, 5 Des 2025             Jakarta sebagai Tempat Penyelenggaraan Festival

Film Internasional

9   Group 9

          Senin, 8 Des 2025    Jakarta sebagai Tempat Produksi Film