INDUSTRY.co.id, Makassar-Transformasi ekonomi biru menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam menjawab tantangan global. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan kekayaan hayati yang luar biasa, Indonesia berada pada posisi penting untuk memimpin arah pembangunan maritim yang berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) turut mendukung agenda pemerintah dalam transformasi ekonomi biru. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, IIF terus berperan aktif dalam mendorong proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Hadir menjadi salah satu narasumber pada Workshop Konsolidasi Integrasi Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru (Blue Finance) dalam RPJMD Provinsi 2025–2029 yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Selasa, 2 Desember 2025, Head of Advisory IIF, Irman Boyle menjelaskan bahwa IIF memiliki sejumlah portofolio pada proyek-proyek ekonomi biru, termasuk keterlibatan langsung dalam pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Melalui pembiayaan dan dukungan teknisnya, IIF berperan dalam mendorong pengembangan infrastruktur maritim yang berkelanjutan, memperkuat konektivitas logistik laut, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen IIF dalam memperluas kontribusinya terhadap ekonomi biru sekaligus memastikan penerapan prinsip ESG pada sektor maritim nasional.

Pada proyek tersebut, IIF berperan sebagai salah satu lender. Keberhasilan proyek ini menjadi bukti konkret implementasi KPBU pada sektor ekonomi biru yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Selain itu, Irman juga menyampaikan bahwa IIF turut terlibat dalam layanan konsultasi untuk proyek ekonomi biru, seperti pengembangan Ferry Terminal di Batam yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura.

Kegiatan ini memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya kelautan melalui peningkatan konektivitas maritim yang menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir dan mendukung pertumbuhan sektor kelautan secara berkelanjutan.

“Pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengembangkan infrastruktur sektor ekonomi biru menggunakan skema KPBU yang memungkinkan investor swasta untuk masuk, sehingga pada akhirnya dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan mempercepat pembangunan”, tambah Irman.

Dalam kesempatan yang sama, Yahya Rachmana Hidayat selaku Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund mendorong kepada pemerintah daerah untuk bisa mencari alternatif akses/potensi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan pada sektor infrastruktur seperti melalui IIF.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.