INDUSTRY.co.id, Jakarta, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi positif penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (menkeu). Ia mengaku sudah kenal baik dengan Purbaya.

"Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus," kata Jokowi di Solo, Jumat (12/9), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Jokowi mengatakan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memiliki pandangan ekonomi berbeda dengan menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

"Mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan bahwa pasar merespons positif pergantian menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya. Kondisi itu setidaknya terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah yang meski sempat melemah, kini kembali menguat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengacungkan jempol usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sebesar Rp52,02 triliun.

Hal tersebut, sambung Jokowi, menandakan bahwa investor kembali percaya terhadap Indonesia sehingga dapat mengundang kembali aliran dana dari luar negeri ke Tanah Air.

"Ya, tentu saja kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita," katanya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya menjadi Menkeu pada Senin lalu (8/9), menggantikan Sri Mulyani.

Purbaya menekankan dirinya bakal memaksimalkan belanja pemerintah. Apalagi, menurutnya, geliat ekonomi di kuartal III 2025 agak loyo karena lambatnya realisasi belanja.

"Menteri Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Saya inginkan nanti di akhir tahun [2025], semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi, enggak akan ada sisa uang yang berlebihan (sisa anggaran lebih/SAL) seperti dulu lagi," jelas Purbaya.

Salah satu upaya Purbaya menggenjot perekonomian adalah dengan memindahkan uang nganggur milik pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) ke 5 bank umum dalam bentuk deposito.

Kelima bank penerima dana itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dengan begini, menurut Purbaya, akan terjadi pertumbuhan kredit di masyarakat.

Aturan lengkap soal penyaluran dana pemerintah itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Beleid itu resmi berlaku mulai 12 September 2025. Sumber: CNN.