INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah didorong meningkatkan kualitas belanja modal secara masif pada sektor yang tidak bisa dibiayai oleh swasta. Sangat disayangkan bila Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belanjanya disalurkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN).

"Sesuai amanat konstitusi sektor komersial bisnis, biar swasta, agar pembangunan tidak membebani APBN," kata Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Andapun pemerintah menyuntikkan dana ke BUMN untuk pembangunan infrastruktur, dipilih mana yang lebih penting. Jika infrastruktur di luar Jawa, tidak masalah, sebabnya swasta tidak berminat investasi di sana.

"Saya kira kereta cepat, enggak usah pakai APBN, infrastruktur di Jawa juga enggak usaha pakai APBN, tapi untuk listrik 3000 watt boleh pakai APBN. Harus ada kualitas alokasi dana APBN," ucap Enny Sri Hartati.

Pada asumsi makro RAPBN 2018, pemerintah berencana menaikan program perlindungan sosial dari 6 juta ke 10 juta. Perluasan bantuan pangan non tunai dari rakyat miskin, pelayanan kesehatan 92,4 juta jiwa.

Pembangunan jalan 856 km, pertanian berupa peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarananya, pengembangan holtikultura dan lainya.

"Mana alokasi yang diperbaiki, BUMN jangan dimanja dengan APBN harus ada perbaikan dan desentralisasi fiskal," katanya.

Sehingga alokasi yang tetap dari APBN ini akan mengurangi gap defisit. Namun jika tidak berkualitas alokasi APBN, tetap gap defisit akan lebar. Padahal Undang Undang membatasi maksimal 3%. "Saya  yakin utang akan bengkak, defisit enggak mungkin Rp78 triliun. Padahal sekarang saja mendekati Rp400 triliun," katanya.